Hibata.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andrie Yunus, yang terjadi di Jakarta Pusat.
Presiden menyatakan tindakan tersebut sebagai bentuk kekerasan serius yang harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum tanpa pengecualian.
“Ini tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Harus kita kejar dan usut sampai tuntas,” ujar Prabowo dalam keterangan resmi Badan Komunikasi RI, Kamis.
Prabowo menegaskan aparat tidak hanya fokus pada pelaku di lapangan, tetapi juga harus mengungkap pihak yang diduga menjadi aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.
Ia meminta penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri pihak yang memerintahkan maupun mendanai aksi kekerasan itu.
“Termasuk siapa yang menyuruh dan siapa yang membiayai, semua harus diungkap,” katanya.
Presiden juga memastikan proses hukum berjalan objektif dan tidak memberikan ruang bagi impunitas, termasuk apabila ditemukan keterlibatan aparat.
“Saya menjamin penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Menurut Prabowo, penegakan hukum yang tegas menjadi bagian penting dalam menjaga Indonesia sebagai negara yang menjunjung nilai keadaban dan perlindungan warga negara.
Kronologi dan Kondisi Korban
Peristiwa penyiraman air keras terjadi pada Kamis (12/3/2026) malam di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Andrie Yunus mengalami luka bakar pada sejumlah bagian tubuh, termasuk mata, wajah, dada, dan tangan.
Manajer Hukum dan Humas RSCM, Yoga Nara, menjelaskan kondisi mata kanan korban mengalami kerusakan sel punca kornea sekitar 40 persen.
Tim medis telah melakukan penanganan dengan pemasangan membran amnion serta terapi antiinflamasi untuk mendukung proses pemulihan.
“Kondisi mata kanan pasien saat ini stabil dan menunjukkan perbaikan dari sisi peradangan,” kata Yoga dalam keterangan tertulis.
Ia menambahkan proses pemulihan masih berlangsung dan pasien berada dalam pengawasan tim medis multidisiplin.
Perkembangan Penyelidikan
Dalam perkembangan kasus, aparat mengamankan empat prajurit TNI yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.
Komandan Pusat Polisi Militer TNI Yusri Nuryanto menyebut keempat terduga berasal dari Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (Denma Bais TNI).
Keempatnya berinisial Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, dan Serda ES dari unsur Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
Saat ini, para terduga telah diamankan dan menjalani penahanan di Pomdam Jaya untuk proses penyelidikan lebih lanjut.
“Motif kejadian masih kami dalami,” ujar Yusri.
Dorongan Investigasi Independen
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendorong pembentukan tim pencari fakta independen guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penanganan kasus.
Koalisi menilai investigasi independen penting untuk mengungkap dugaan keterlibatan pihak lain serta menilai potensi pelanggaran hak asasi manusia.
Mereka juga meminta Komnas HAM segera melakukan pemeriksaan menyeluruh.
“Penyelidikan diperlukan untuk menilai kemungkinan adanya pelanggaran HAM,” demikian pernyataan resmi koalisi.
Koalisi juga mendorong agar hasil penyelidikan aparat penegak hukum dikaji ulang oleh lembaga independen guna menjaga kepercayaan publik terhadap proses hukum.
