Hibata.id – Pemerintah terus memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah tekanan global, termasuk kenaikan harga energi dan komoditas, dengan menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah memastikan defisit APBN berada di bawah batas aman 3 persen melalui langkah efisiensi belanja kementerian dan lembaga (K/L).
“Kami menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen sesuai arahan Sidang Kabinet Paripurna. Efisiensi di berbagai K/L dilakukan agar target tersebut tercapai,” ujar Airlangga usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Selain penguatan fiskal, pemerintah juga mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja atau Work From Home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja sebagai langkah antisipasi lonjakan harga energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM).
Menurut Airlangga, kebijakan tersebut berpotensi menekan konsumsi energi melalui pengurangan mobilitas masyarakat.
“Penghematan dari penggunaan bahan bakar cukup signifikan, bisa mencapai sekitar seperlima dari konsumsi normal,” katanya.
Pemerintah saat ini tengah mematangkan aspek teknis implementasi kebijakan WFH, yang direncanakan tidak hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga dapat diadopsi sektor swasta dan pemerintah daerah.
Rencana penerapan kebijakan tersebut ditargetkan mulai setelah Idul Fitri 2026, dengan waktu pelaksanaan yang akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi global.
“Kami akan melihat dinamika harga minyak dan situasi global sebelum menetapkan kebijakan secara penuh,” ujar Airlangga.
Di sektor energi, pemerintah juga menyiapkan langkah strategis untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM dan komoditas, termasuk meningkatkan produksi batu bara melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Selain itu, pemerintah mengkaji penyesuaian kebijakan pajak ekspor batu bara guna mengoptimalkan penerimaan negara di tengah tren kenaikan harga komoditas.
Pemerintah juga mempercepat transisi energi dengan mendorong konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk meningkatkan efisiensi energi.
Penugasan percepatan konversi tersebut diberikan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai bagian dari strategi penguatan kemandirian energi nasional.
Langkah-langkah ini menunjukkan respons pemerintah yang adaptif dan terukur dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan energi di tengah ketidakpastian global.
