Hibata.id – Penyaluran makanan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Bone Bolango menuai sorotan setelah distribusi di SPPG Dutohe Barat, Kecamatan Kabila, dilakukan hingga sore hari dan memicu keluhan dari masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Bone Bolango, Rakhmatiyah Deu, menilai keterlambatan tersebut sebagai persoalan serius dalam pelaksanaan program yang menyasar kebutuhan dasar siswa.
“Ini sangat merugikan orang tua murid. Anak-anak sudah pulang, sudah lelah, tapi harus kembali ke sekolah hanya untuk mengambil MBG. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.
Ia meminta Satuan Tugas (Satgas) MBG bersama pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program di lapangan, khususnya di SPPG Dutohe Barat.
Rakhmatiyah juga mendorong Sekretariat Daerah (Setda) Bone Bolango untuk turun langsung menangani persoalan tersebut agar tidak terulang.
“Setda harus turun tangan dan serius melihat persoalan ini agar tidak terulang lagi,” ujarnya.
Ia menegaskan, jika kondisi serupa terus terjadi, pemerintah daerah perlu mengambil langkah tegas terhadap operasional SPPG.
“Kalau ini terus berulang, tidak ada alasan untuk tidak menutup SPPG itu,” katanya.
Selain itu, ia menilai alasan keterlambatan distribusi karena suplai bahan baku tidak dapat dijadikan pembenaran.
“Itu bukan alasan. Semua bahan baku dan jadwal supplier sudah diatur. Ini seharusnya sudah menjadi sistem yang tidak boleh gagal,” ujarnya.
Keterlambatan distribusi tersebut terjadi pada 8 April 2026, ketika makanan baru tiba sekitar pukul 16.00 WITA, jauh dari jadwal yang telah ditetapkan.
Berdasarkan jadwal resmi, distribusi MBG seharusnya dilakukan pada pagi hingga siang hari, yakni pukul 08.00 WITA untuk PAUD hingga kelas 2 SD, pukul 09.30 WITA untuk kelas 3–6 SD, serta pukul 12.00 WITA untuk tingkat SMP hingga SMA.
Kondisi ini menyebabkan siswa yang telah pulang diminta kembali ke sekolah untuk mengambil makanan, sebagaimana disampaikan dalam informasi yang beredar di lapangan.
“MBG SDN 6 dalam perjalanan, minta anak-anak kembali ke sekolah,” ujar petugas.
Situasi tersebut memicu keluhan dari orang tua murid yang menilai kebijakan tersebut tidak memperhatikan kondisi anak.
“Anak-anak sudah capek, sudah di rumah. Kenapa harus balik lagi? Ini program membantu atau menyusahkan?” kata salah satu wali murid.
Temuan di lapangan juga menunjukkan adanya pengakuan dari petugas terkait kendala teknis dalam distribusi.
“Iya ada kesalahan teknis tadi,” ujar salah satu petugas.
Namun, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik terkait pengelolaan program, terutama setelah sebelumnya muncul sorotan terhadap kebersihan lingkungan di sekitar dapur produksi.
Pemerintah daerah diharapkan segera melakukan pembenahan agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan sesuai tujuan, yakni mendukung pemenuhan gizi anak secara tepat waktu, aman, dan berkelanjutan.
