Boalemo

Boalemo Genjot Pelayanan KB Gratis, Wilayah Terpencil Jadi Prioritas

×

Boalemo Genjot Pelayanan KB Gratis, Wilayah Terpencil Jadi Prioritas

Sebarkan artikel ini
DPPKBP3A Boalemo bersama BKKBN dan IBI menggelar pelayanan KB gratis serentak di seluruh fasilitas kesehatan, menyasar pasangan usia subur hingga wilayah terpencil/Hibata.id
DPPKBP3A Boalemo bersama BKKBN dan IBI menggelar pelayanan KB gratis serentak di seluruh fasilitas kesehatan, menyasar pasangan usia subur hingga wilayah terpencil/Hibata.id

Hibata.id, Gorontalo – Pemerintah Kabupaten Boalemo terus berupaya menekan angka kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi (unmet need).

Hal ini dilakukan melalui perluasan akses layanan kontrasepsi bagi masyarakat, termasuk di wilayah dengan keterbatasan akses layanan kesehatan.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Boalemo bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serta Ikatan Bidan Indonesia (IBI) menggelar pelayanan keluarga berencana (KB) serentak gratis di seluruh fasilitas kesehatan yang terdaftar dalam Sistem Informasi Keluarga (SIGA) BKKBN sejak akhir April hingga Mei 2026.

Baca Juga:  Hari Ke-14 Ramadhan, Wabup Boalemo Tarawih Keliling di Rumbia

Pelaksanaan di Kabupaten Boalemo diawali di Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Selasa, dengan pemantauan langsung oleh Kepala Bidang KBK3 DPPKBP3A Boalemo, Riandy Bakari, bersama tim BKKBN Provinsi Gorontalo.

Riandy mengatakan Desa Saritani dipilih sebagai lokasi awal karena wilayah tersebut memiliki tantangan geografis yang cukup besar dalam pemerataan layanan kesehatan.

Baca Juga:  Saka Adhyasta Pramuka Pemilu Boalemo Dikukuhkan, Perkuat Pendidikan Demokrasi

“Desa Saritani merupakan salah satu wilayah terjauh di Kabupaten Boalemo dengan jumlah dusun yang cukup banyak. Karena itu, kami ingin memastikan pelayanan ini benar-benar menjangkau masyarakat hingga ke wilayah terluar,” ujarnya.

Ia menjelaskan pelayanan tersebut difokuskan pada metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) maupun non-MKJP bagi pasangan usia subur dan peserta KB pasca persalinan.

Menurut dia, langkah tersebut penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keluarga berencana sekaligus meningkatkan partisipasi dalam program pengendalian penduduk.

Baca Juga:  Wabup Lahmuddin Pimpin Rapat Persiapan Ramadhan Fair dan Festival Tumbilotohe 2026

Selain itu, pelayanan serentak tersebut juga diarahkan untuk menekan angka unmet need, yakni kondisi ketika perempuan usia subur ingin menunda atau menghentikan kehamilan tetapi belum menggunakan alat kontrasepsi.

Melalui kolaborasi pemerintah daerah, BKKBN, dan organisasi profesi bidan, program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan keluarga serta mendukung pembangunan sumber daya manusia di daerah.

**Cek berita dan artikel terbaru di GOOGLE NEWS dan ikuti WhatsApp Channel