Hibata.id, Gorontalo – Wakil Bupati Boalemo Lahmuddin Hambali membuka Workshop Penguatan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kabupaten Boalemo Tahun 2026 di Cabana Resort and Resto, Kamis (25/06/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo, akademisi, tim ahli Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK), serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.
Workshop itu bertujuan memperkuat arah kebijakan pembangunan kependudukan agar terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan secara berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Lahmuddin Hambali menegaskan bahwa penduduk tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga merupakan subjek sekaligus tujuan utama dari setiap kebijakan pemerintah.
“Seluruh program yang direncanakan, anggaran yang dialokasikan, dan kebijakan yang ditetapkan pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat,” kata Lahmuddin.
Ia menjelaskan pembangunan kependudukan bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah serta berbagai pemangku kepentingan.
Menurutnya, sejumlah isu strategis seperti kemiskinan, stunting, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perlindungan perempuan dan anak, hingga ketahanan keluarga memiliki keterkaitan erat dengan kondisi kependudukan sehingga memerlukan penanganan yang terintegrasi.
Lahmuddin juga menilai momentum bonus demografi yang tengah dihadapi Indonesia, termasuk Kabupaten Boalemo, harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk mempercepat pembangunan daerah.
Ia mengatakan bonus demografi akan memberikan manfaat besar apabila pemerintah mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan yang lebih baik, pelayanan kesehatan yang berkualitas, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta perluasan kesempatan berusaha.
Menurutnya, Peta Jalan Pembangunan Kependudukan harus menjadi instrumen strategis yang mengintegrasikan berbagai isu kependudukan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Dengan begitu, program pembangunan akan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Lahmuddin meminta seluruh organisasi perangkat daerah memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam menjalankan program pembangunan kependudukan.
Ia menegaskan tantangan pembangunan saat ini tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi antarsektor agar kebijakan yang dihasilkan lebih efektif.
Melalui workshop tersebut, Pemerintah Kabupaten Boalemo berharap seluruh peserta memiliki persepsi, pemahaman, dan komitmen yang sama dalam menyusun serta mengimplementasikan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan yang berkualitas.
Selain itu, kegiatan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang terukur sehingga dapat menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam mendukung pembangunan kependudukan yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan di Kabupaten Boalemo.
