Hibata.id, Buteng – Matahari belum terlalu tinggi ketika Udin (44) mulai memanjat pohon kelapa setinggi belasan meter di Desa Air Bajo, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah (Buteng).
Jemarinya yang kasar menggenggam batang kelapa dengan kuat. Di bawahnya, sang istri, Wa Boti, sibuk membersihkan rumput di lahan milik tetangga.
Bagi pasangan ini, pekerjaan bukan soal memilih yang ringan atau berat. Apa pun yang menghasilkan uang akan mereka lakukan. Sebab di rumah, ada dua anak yang menunggu biaya makan sekaligus biaya sekolah.
Hari-hari mereka hampir selalu sama. Pagi membantu petani rumput laut, siang memanjat kelapa, sore mencari pekerjaan lain yang tersedia. Upahnya tidak pernah pasti.
“Penghasilan itu tidak tetap, Pak. Ada hari dapat, ada hari tidak. Tapi mulut di rumah ada empat yang harus diisi,” tutur Udin saat ditemui Hibata.id di rumah panggung sederhana yang mereka tempati.
Udin merupakan penyandang disabilitas. Namun keterbatasan fisik tidak membuatnya berhenti bekerja. Baginya, selama masih mampu memanjat pohon kelapa atau menerima pekerjaan serabutan, ia akan terus berusaha agar kedua anaknya tetap bisa bersekolah.
Di tengah keterbatasan ekonomi, Udin dan istrinya hanya memiliki satu harapan sederhana: anak-anak mereka bisa memperoleh pendidikan yang lebih baik daripada orang tuanya.
Harapan itu sempat muncul ketika mereka mendengar adanya program Sekolah Rakyat, yang diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu.
Anak mereka yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA diharapkan bisa diterima di sekolah tersebut.
Namun, harapan itu perlahan berubah menjadi kegelisahan.
Saat proses persiapan pendaftaran, keluarga Udin mengetahui bahwa status kesejahteraan mereka dalam data sosial nasional tercatat sebagai Desil 6.
Status tersebut membuat peluang anak mereka mengikuti program Sekolah Rakyat menjadi tidak mudah.
“Ini yang bikin kami sedih, Pak. Kami ingin sekolahkan anak saya di sana yang mau naik SMA, tapi sepertinya kami malah sulit masuk karena dianggap cukup mampu di atas kertas,” kata Udin.
Di Atas Kertas Mampu, di Lapangan Masih Berjuang
Bagi Udin, status Desil 6 sulit dipahami.
Ia mengaku tidak memiliki lahan sendiri. Penghasilannya bergantung pada pekerjaan harian yang belum tentu tersedia setiap hari.
Jika tidak ada warga yang meminta bantuan memanjat kelapa atau pekerjaan di kebun rumput laut, maka tidak ada pemasukan yang dibawa pulang.
Kondisi itu membuat keluarga mereka kerap harus mengatur pengeluaran sehemat mungkin agar kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi.
Namun dalam data administrasi, keluarganya justru tercatat berada pada kelompok yang dinilai memiliki tingkat kesejahteraan lebih tinggi dibanding kelompok prioritas penerima berbagai program sosial.
Perbedaan antara data dan kondisi riil itulah yang kini menjadi kegelisahan mereka.
Bukan Satu-satunya Keluarga
Berdasarkan penelusuran Hibata.id di Desa Air Bajo, kondisi serupa tidak hanya dialami keluarga Udin.
Sejumlah pekerja serabutan lainnya juga mengaku mengalami persoalan yang hampir sama. Penghasilan mereka tidak menentu, tetapi data kesejahteraan yang tercatat dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.
Dalam berbagai program bantuan pemerintah, data kesejahteraan menjadi salah satu dasar penentuan sasaran penerima manfaat.
Karena itu, akurasi data menjadi hal yang sangat menentukan apakah sebuah keluarga dapat mengakses layanan pendidikan maupun bantuan sosial.
Harapan yang Sangat Sederhana
Di rumahnya yang sederhana, Udin tidak pernah berbicara tentang kekayaan ataupun jabatan.
Ia hanya ingin anak-anaknya memiliki masa depan yang lebih baik.
“Saya cuma berharap, suatu hari nanti anak-anak saya tidak perlu panjat kelapa lagi kalau sudah besar. Cukup pakai ilmu,” ucapnya lirih.
Namun bagi seorang ayah yang setiap hari mempertaruhkan keselamatannya di atas pohon kelapa demi menghidupi keluarga, harapan tersebut adalah cita-cita terbesar dalam hidupnya.
Kini, harapan itu berada di persimpangan.
Bukan karena anaknya tidak ingin sekolah, bukan pula karena orang tuanya enggan bekerja. Tetapi karena sebuah data administrasi yang, menurut mereka, belum sepenuhnya mencerminkan kehidupan yang dijalani setiap hari.
Kasus yang dialami keluarga Udin menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka dalam data kesejahteraan, terdapat kehidupan nyata yang perlu dipastikan telah terpotret secara akurat agar program pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
