Hibata.id, Buton Tengah – Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Sulawesi Tenggara, mendorong percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di tiga desa setelah tim PLN menyelesaikan survei akhir lokasi.
Bupati Buton Tengah Azhari mengatakan tim PLN dari Makassar, Kendari, Baubau, dan Mawasangka telah melakukan survei akhir pembangunan PLTS di Desa Talaga Besar, Kokoe, dan Wulu, Rabu (12/8/2026).
Menurut Azhari, survei tersebut menjadi salah satu tahapan penting sebelum proyek memasuki proses lelang. Pemerintah daerah berharap seluruh tahapan berjalan sesuai rencana sehingga pembangunan PLTS dapat segera dimulai.
“Kita berharap seluruh tahapan berjalan lancar sehingga pembangunan PLTS di tiga desa tersebut segera terealisasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Azhari.
Azhari mengatakan rencana pengelolaan PLTS oleh PLN juga semakin menguat seiring dengan penyelesaian tahapan survei lokasi.
Pembangunan PLTS tersebut diharapkan dapat memperkuat layanan kelistrikan bagi masyarakat di wilayah yang menjadi lokasi proyek.
Selain mendorong pembangunan infrastruktur energi, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah juga mengupayakan kepastian layanan transportasi laut bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
Pemkab Buteng mengusulkan agar KMP Mandidihang melayani rute Mawasangka–Talaga–Dongkala secara pulang-pergi setiap hari.
Usulan tersebut muncul setelah pemerintah mengevaluasi pola pelayaran yang selama ini melayani rute Baubau–Talaga–Dongkala–Mawasangka–Baubau. Rute tersebut saat ini beroperasi dua kali dalam sepekan dan kerap mengalami penghentian ketika kondisi gelombang membahayakan pelayaran.
“Kami sudah mempelajari rute yang berjalan selama ini. Selain hanya dua kali seminggu, saat musim ombak pelayaran Baubau–Talaga–Dongkala juga kerap dihentikan demi keselamatan,” ujar Azhari.
Ia menilai layanan harian pada rute Mawasangka–Talaga–Dongkala dapat memberikan kepastian mobilitas bagi masyarakat yang memiliki aktivitas rutin. Kepastian transportasi juga dinilai penting untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan di wilayah tersebut.
Namun, usulan perubahan rute itu masih menghadapi kendala. Berdasarkan hasil rapat terakhir di Kendari, Dinas Perhubungan Kota Baubau masih keberatan jika rute Baubau–Talaga–Dongkala dihentikan.
Azhari mengakui perubahan rute dapat memengaruhi pelaku usaha yang selama ini mengandalkan layanan penyeberangan langsung dari Baubau menuju Talaga maupun Dongkala.
Meski demikian, ia menilai kebijakan transportasi perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara lebih luas, terutama kepastian jadwal dan keberlanjutan layanan.
“Kepastian jadwal dan rutinitas layanan feri lebih penting bagi sebagian besar masyarakat. Ini juga berkaitan langsung dengan kelancaran aktivitas ekonomi dan pembangunan,” tegasnya.
Azhari mengatakan perubahan rute melalui mekanisme adendum tetap membutuhkan persetujuan seluruh pihak yang terlibat dalam kontrak.
“Kita akan terus berkomunikasi dengan pemerintah Kota Baubau untuk mencari jalan terbaik. Mudah-mudahan ada solusi yang bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Buton Tengah berharap pembahasan bersama pemerintah daerah terkait dapat menghasilkan solusi yang menjaga keberlanjutan layanan transportasi sekaligus memperkuat konektivitas masyarakat di wilayah kepulauan.
