Hibata.id, Gorontalo – Sebanyak 104 peserta mengikuti seleksi mutasi masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia di Gorontalo.
Mereka tak hanya diuji untuk bisa bergabung, tetapi juga diingatkan agar bersiap menghadapi karakter jemaah haji yang beragam.
Seleksi melalui Computer Assisted Competency Test (CACT) itu berlangsung di UPT BKN Gorontalo dan dibagi dalam dua gelombang.
Gelombang pertama diikuti 53 peserta pada Rabu (16/9/2026), sedangkan gelombang kedua dijadwalkan berlangsung Jumat (18/9/2026).
Ujian tersebut merupakan bagian dari seleksi mutasi masuk PNS melalui Layanan ASN Karier Batch II Tahun 2026.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Gorontalo, Mansur Basir, mengatakan peserta yang nantinya dinyatakan lolos harus siap bekerja di tengah tahapan penyelenggaraan ibadah haji.
“Siapa pun yang nantinya ditakdirkan bergabung, akan langsung berhadapan dengan tahapan haji yang sedang berlangsung,” kata Mansur.
Menurut dia, bekerja dalam pelayanan haji memiliki tantangan tersendiri. ASN tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan administratif dan teknis, tetapi juga membutuhkan kesabaran, keramahan, serta kemampuan berkomunikasi dengan jemaah.
Mansur mengingatkan peserta bahwa mereka nantinya akan melayani masyarakat dengan usia, karakter, kondisi, dan latar belakang sosial yang berbeda.
“Yang kita layani ini sangat beragam. Bapak/Ibu mungkin sebelumnya bekerja di tempat yang banyak berbicara tentang angka-angka dan kertas-kertas. Tetapi di sini kita harus membiasakan diri bagaimana tersenyum di hadapan oma-oma, bagaimana tersenyum di hadapan opa-opa, dan bagaimana tersenyum kepada orang yang sudah menunggu 12 tahun untuk bisa berhaji,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pelayanan haji pada akhirnya bukan sekadar mengurus dokumen maupun menjalankan prosedur administrasi. Petugas berhadapan langsung dengan jemaah yang memiliki kebutuhan dan kondisi berbeda.
“Yang kita hadapi adalah manusia. Manusia yang punya perasaan, manusia yang punya ego, manusia yang memiliki status sosial,” katanya.
Mansur mengatakan perbedaan status sosial tidak boleh memengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada jemaah.
“Di sini kita pernah melayani gubernur sampai dengan orang yang tidak memiliki status apa pun. Semuanya kita layani dalam sebuah sistem penyelenggaraan yang namanya ibadah haji,” lanjutnya.
Karena itu, ia meminta peserta yang nantinya bergabung dengan Kementerian Haji dan Umrah menempatkan pelayanan jemaah sebagai tanggung jawab utama.
“Penting bagaimana kita bertanggung jawab dan memberikan pelayanan terbaik untuk jemaah,” kata Mansur.
Dalam kesempatan tersebut, Mansur juga mengapresiasi UPT BKN Gorontalo yang mendukung berbagai tahapan seleksi Kementerian Haji dan Umrah.
Dukungan itu antara lain diberikan dalam seleksi PPIH kesehatan, PPIH nonkesehatan, hingga pelaksanaan seleksi mutasi masuk PNS Batch II Tahun 2026.
