Hibata.id, Buton Tengah – Bukan hanya bangunan yang tumbuh di Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Sulawesi Tenggara, pada 2026.
Puluhan proyek pemerintah pusat yang tersebar di berbagai wilayah ikut membuka ruang bagi masyarakat lokal untuk bekerja dan menggerakkan ekonomi daerah.
Sedikitnya 72 titik pekerjaan fisik masuk melalui program pemerintah pusat, terdiri atas empat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan 68 titik revitalisasi sarana pendidikan.
Bupati Buton Tengah Azhari mengatakan proyek tersebut menjadi peluang bagi masyarakat untuk ikut mengambil manfaat dari geliat pembangunan, terutama melalui kebutuhan tenaga kerja dan jasa pendukung.
âSejumlah pekerjaan ini kita dorong agar roda perekonomian di daerah terus berputar. Utamanya karena banyak pekerja yang dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan,â kata Azhari saat meninjau pembangunan fasilitas KNMP di Kelurahan Watolo, Kamis (17/9/2026).
Azhari dalam kunjungan itu didampingi Wakil Ketua I DPRD Buton Tengah Mazaluddin, Plt. Kepala Dinas Perikanan Maulid, serta Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan La Ode Amaluddin.
Pemerintah pusat mengalokasikan empat pembangunan KNMP di Buton Tengah pada 2026.
Keempat lokasi tersebut berada di Kelurahan Watolo, Desa Terapung, Desa Moko, dan Desa Lagili.
Program tersebut berjalan bersamaan dengan revitalisasi sarana pendidikan yang menyasar berbagai jenjang sekolah.
Azhari merinci terdapat 31 bangunan TK, 29 SD, dan delapan SMP yang masuk dalam program revitalisasi.
Jika seluruhnya dijumlahkan, terdapat 68 titik revitalisasi pendidikan. Ditambah empat KNMP, sedikitnya 72 titik pekerjaan fisik pemerintah pusat tersebar di Buton Tengah, di luar pembangunan Sekolah Rakyat.
âDan semua proyek itu hampir tersebar di seluruh desa di Buteng,â ujarnya.
Bagi pemerintah daerah, proyek pembangunan tidak berhenti pada berdirinya gedung, fasilitas, atau infrastruktur baru.
Setiap pekerjaan membutuhkan tenaga kerja. Aktivitas proyek juga memerlukan material, angkutan, konsumsi, dan berbagai jasa pendukung yang dapat melibatkan pelaku usaha di daerah.
Azhari mengatakan pemerintah daerah terus mendorong agar masyarakat Buton Tengah mendapat kesempatan mengambil bagian dalam kegiatan pembangunan tersebut.
Peluang itu, kata dia, masih dapat bertambah dengan masuknya sejumlah proyek pemerintah lainnya, termasuk pembangunan jalan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD).
âMeskipun ada efisiensi di Pemkab Buteng, bukan berarti efisiensi di bidang ekonominya,â katanya.
Ia menjelaskan pemerintah daerah memang melakukan penyesuaian belanja sebagai bagian dari kebijakan efisiensi. Namun, aktivitas proyek pemerintah pusat tetap dapat menciptakan pergerakan ekonomi melalui kebutuhan tenaga kerja dan jasa pendukung.
âIni artinya apa? Ekonomi kita berputar di Buteng. Sebenarnya masyarakat kita ada tempat untuk mencari pekerjaan,â ujar Azhari.
Azhari berharap masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat setelah proyek selesai dibangun.
Ia mendorong warga untuk ikut terlibat selama proses pembangunan berlangsung sehingga manfaat proyek dapat dirasakan lebih luas.
Dengan demikian, proyek pemerintah pusat di Buton Tengah tidak hanya meninggalkan infrastruktur baru, tetapi juga membuka kesempatan kerja dan menciptakan perputaran ekonomi di tengah masyarakat.
Sedikitnya 72 titik proyek fisik pada 2026 kini menjadi bagian dari geliat pembangunan Buton Tengahâdan di balik setiap proyek, ada kebutuhan tenaga kerja serta aktivitas ekonomi yang ikut bergerak.
