Hibata.id – Pertikaian antara warga Desa Poopo dan Kelurahan Upai mulai diarahkan ke meja perdamaian. Pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat mempertemukan kedua pihak untuk meredakan ketegangan sekaligus mencegah konflik meluas.
Pertemuan berlangsung melalui rapat koordinasi di Balai Desa Sia, Senin, 28 September 2026. Rapat dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kota Kotamobagu, Sahaya Subagio Mokoginta.
Sejumlah unsur hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain Wakapolres Kotamobagu Kompol Romel Pontoh, Pasi Intel Kodim 1303/Bolaang Mongondow Kapten Inf. Muyassir, dan Anggota DPRD Kota Kotamobagu Royke Kasenda,
Ada juga Ketua BPS GMIBM Pdt. Jemy Jan Sahiri Tangkere, Sekretaris BPS GMIBM Pdt. Deni Lang, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bolaang Mongondow Deker Rompas, serta Camat Passi Timur dan Camat Kotamobagu Utara.
Turut hadir unsur pemerintah kecamatan, kelurahan, pemerintah desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dari kedua wilayah.
Dalam pertemuan itu ditegaskan bahwa pertikaian tersebut berawal dari kenakalan dan konflik antarremaja. Persoalan tersebut tidak berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) maupun persoalan agama.
Pemerintah dan aparat tetap memastikan proses hukum terhadap peristiwa yang telah terjadi berjalan sesuai ketentuan. Di sisi lain, ruang dialog dibuka agar kedua pihak dapat menahan diri dan menghentikan aksi yang berpotensi memperpanjang ketegangan.
Kedua pihak diberi kesempatan menyampaikan keresahan dan harapan masing-masing. Salah satu harapan yang muncul adalah agar warga Poopo dan Upai dapat kembali menjalani kehidupan sehari-hari tanpa rasa khawatir.
“Mari torang hentikan, kasiang. Torang so nda bisa tidur nyenyak. Torang cuma mo hidup tenang, baik warga Poopo maupun warga Upai.”
Suasana pertemuan sempat haru ketika ibu salah satu korban menyampaikan isi hatinya. Ia mengingatkan bahwa warga Poopo dan Upai memiliki hubungan kekeluargaan yang telah lama terjalin, termasuk melalui perkawinan dan ikatan sosial.
Ketua BPS GMIBM Bolmong, Pdt. Jemy J.S. Tangkere, meminta persoalan tersebut tidak ditarik menjadi konflik SARA atau agama. Menurut dia, persoalan bermula dari kenakalan dan pertikaian antarremaja sehingga harus diselesaikan tanpa memperlebar persoalan.
Ia mengajak kedua pihak kembali hidup berdampingan sebagai saudara.
Dari pihak Upai, disampaikan komitmen untuk memberikan rasa aman kepada warga Desa Poopo yang melintas di wilayah Kelurahan Upai. Kedua pihak juga diminta tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi serta tidak mengambil tindakan sendiri.
Wakapolres Kotamobagu Kompol Romel Pontoh menegaskan kesepakatan damai tidak menghapus proses hukum terhadap peristiwa yang telah terjadi.
Menurut dia, tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban, termasuk penyerangan, provokasi, intimidasi, dan pelanggaran hukum lainnya, tetap akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan.
Di penghujung rapat, Asisten I Sahaya Subagio Mokoginta meminta kedua pihak menyatakan komitmen untuk menghentikan pertikaian.
“Apakah kita semua, masing-masing pihak, bersedia menghentikan konflik ini?”
Kedua pihak menjawab, “Bersedia.”
Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam pernyataan bersama dan ditandatangani kedua belah pihak. Isinya antara lain komitmen menghentikan pertikaian, menahan diri, tidak melakukan penyerangan, provokasi, maupun intimidasi, serta menjaga keamanan di wilayah masing-masing.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah bersama unsur Forkopimda akan mempersiapkan deklarasi damai antara Desa Poopo dan Kelurahan Upai.
Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi titik awal bagi kedua wilayah untuk kembali membangun hubungan sosial yang selama ini terjalin. Pemerintah juga meminta masyarakat menjaga perdamaian dan memberikan kepercayaan kepada pemerintah serta aparat dalam menangani setiap persoalan sesuai ketentuan hukum.
