Hibata.id, Gorontalo – Kebutuhan petani, nelayan, pelaku usaha kecil, hingga persoalan legalitas tambang rakyat menjadi sejumlah aspirasi.
Hal itu disampaikan masyarakat kepada Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Limonu Hippy, saat menggelar reses di Desa Lemito, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, Senin (9/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, warga tidak hanya menyampaikan kebutuhan bantuan sarana pertanian dan perikanan.
Tetapi juga mendesak percepatan proses legalitas pertambangan rakyat pada blok-blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang telah ditetapkan.
Reses yang merupakan bagian dari Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 itu telah memasuki hari keenam.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis Pemerintah Provinsi Gorontalo, Sekretaris Camat Lemito, Kepala Desa Lemito dan Kepala Desa Lomuli, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, serta warga setempat.
Limonu membuka ruang dialog bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Ia mengatakan, seluruh aspirasi akan dicatat dan diperjuangkan melalui mekanisme serta kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.
Menurut dia, setiap usulan perlu dipetakan berdasarkan tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, maupun desa.
Langkah tersebut penting agar penanganan kebutuhan masyarakat berjalan sesuai kewenangan dan tidak tumpang tindih.
Ia juga mengingatkan bahwa realisasi setiap usulan harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta skala prioritas pembangunan.
Di sektor pertanian, masyarakat mengusulkan pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta bantuan bibit atau benih jagung berkualitas untuk mendukung produktivitas petani.
Sementara itu, warga yang menggantungkan penghasilan dari sektor perikanan meminta dukungan sarana penunjang, antara lain motor cool box dan mesin tempel untuk membantu aktivitas penangkapan serta penanganan hasil perikanan.
Aspirasi lainnya menyangkut penguatan ekonomi masyarakat melalui bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri kecil dan menengah (IKM).
Warga juga menyampaikan kebutuhan pembangunan dan rehabilitasi masjid sebagai bagian dari fasilitas keagamaan di wilayah tersebut.
Persoalan pertambangan rakyat turut menjadi perhatian dalam dialog itu. Masyarakat mengusulkan percepatan proses legalitas tambang rakyat pada blok-blok WPR yang telah ditetapkan, termasuk penyusunan dokumen pengelolaan WPR dan dokumen jaminan reklamasi pascatambang.
Aspirasi tersebut berkaitan dengan kebutuhan masyarakat agar pengelolaan pertambangan rakyat memiliki kepastian administrasi serta memperhatikan tanggung jawab terhadap lingkungan setelah kegiatan penambangan berakhir.
Limonu mengatakan, seluruh masukan masyarakat akan menjadi bahan perjuangan dan pembahasan sesuai kewenangan DPRD Provinsi Gorontalo serta mekanisme pemerintahan yang berlaku.
Ia berharap aspirasi yang dihimpun melalui reses tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan, sehingga kebijakan dan bantuan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Melalui kegiatan reses, Limonu menegaskan pentingnya komunikasi langsung antara wakil rakyat dan masyarakat untuk memastikan berbagai persoalan di daerah mendapat perhatian dalam agenda pembangunan pemerintah.
