Kabar

BI Gorontalo: Koperasi Merah Putih Jangan Cuma Jadi Toko Kelontong

×

BI Gorontalo: Koperasi Merah Putih Jangan Cuma Jadi Toko Kelontong

Sebarkan artikel ini
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Gorontalo Ciptoning Suryo Condro memaparkan hasil penelitian dan rekomendasi pengembangan ekonomi daerah dalam kegiatan Gorontalo Economic Outlook (GEO) 2026 di Gorontalo/Hibata.id
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Gorontalo Ciptoning Suryo Condro memaparkan hasil penelitian dan rekomendasi pengembangan ekonomi daerah dalam kegiatan Gorontalo Economic Outlook (GEO) 2026 di Gorontalo/Hibata.id

Hibata.id, Gorontalo – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memiliki peluang lebih besar daripada sekadar menjadi tempat jual beli kebutuhan sehari-hari.

Bank Indonesia (BI) Provinsi Gorontalo mendorong koperasi tersebut berkembang menjadi penggerak ekonomi desa dengan memanfaatkan potensi lokal.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Perwakilan BI Provinsi Gorontalo Ciptoning Suryo Condro mengatakan, pengembangan model KDKMP menjadi salah satu perhatian dalam hasil penelitian yang dipaparkan pada kegiatan Gorontalo Economic Outlook (GEO) Kamis (12/11/2026).

Menurut Ciptoning, penelitian tersebut menghasilkan sejumlah model koperasi yang dapat diadaptasi pemerintah daerah.

Terutama untuk mendukung pelaksanaan KDKMP sesuai dengan karakteristik dan potensi ekonomi masing-masing desa.

Baca Juga:  Provinsi Gorontalo Alami Deflasi 1.52 Persen di Januari 2025

Ia menilai, selama ini koperasi Merah Putih lebih banyak dipahami sebagai toko kelontong.

Padahal, peran koperasi dapat dikembangkan lebih luas untuk membantu masyarakat mengelola dan mengoptimalkan potensi ekonomi di wilayahnya.

“Selama ini, KDKMP yang berkembang lebih banyak dipahami sebagai toko kelontong. Padahal, koperasi tersebut memiliki potensi dan peran strategis yang lebih luas dalam membantu masyarakat, terutama melalui pemanfaatan potensi ekonomi lokal,” kata Ciptoning.

Ia berharap pemerintah daerah dapat mengambil dan mengadaptasi model-model yang telah disusun dalam penelitian tersebut.

Baca Juga:  PP THR 2026 Sudah Siap, Cek Komponen dan Hitungan Lengkapnya

Dengan begitu, KDKMP tidak hanya menjalankan aktivitas perdagangan, tetapi juga mampu membangun kegiatan usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan keunggulan masing-masing desa.

Ciptoning menjelaskan, hasil penelitian dan rekomendasi BI pada dasarnya sudah dapat diaplikasikan.

Namun, BI dalam hal ini berperan memberikan asesmen dan masukan, sedangkan tindak lanjut implementasinya membutuhkan peran pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait.

Dalam kegiatan GEO 2026, BI turut mengundang pemerintah daerah agar hasil penelitian tersebut mendapat perhatian dan dapat ditindaklanjuti.

“Kami berharap pemerintah daerah dapat mengambil dan mengadaptasi model tersebut untuk mendukung pelaksanaan KDKMP di desa-desa,” ujarnya.

Baca Juga:  Harga Rica Masih Pedas, Pasar Marisa Jual Rp140 Ribu per Kilogram

Ciptoning menegaskan, pengembangan koperasi berbasis potensi lokal membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi berbagai pihak agar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penelitian mengenai KDKMP tersebut merupakan bagian dari kajian BI bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), akademisi Universitas Negeri Gorontalo (UNG), serta sejumlah pihak terkait di Provinsi Gorontalo.

Melalui pengembangan model koperasi yang lebih produktif, BI berharap KDKMP dapat mengambil peran lebih besar dalam menggerakkan perekonomian desa dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.