Hibata.id, Jakarta – Pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto mengungkap sosok baru di lingkungan Polri.
Seorang perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) berinisial TK diduga mendapat perintah untuk melakukan pengawasan atau surveillance terhadap target penyadapan.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir membenarkan bahwa TK merupakan perwira tinggi berpangkat bintang satu.
Saat ini, TK tengah menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri terkait dugaan pelanggaran profesi.
“Kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol),” kata Johnny di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Selain pemeriksaan etik, penyidik juga mendalami keterangan TK untuk mengungkap perannya dalam perkara tersebut.
“Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini,” ujarnya.
Nama TK sebelumnya disebut Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja khusus bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Suyudi mengungkap bahwa tersangka Irjen Pol. Ahrie Sonta diduga tidak hanya meneruskan perintah penyadapan kepada operator, tetapi juga memerintahkan Brigjen TK melakukan pengawasan terhadap target.
Empat Jenderal Jadi Tersangka
Dalam perkara dugaan penyadapan ponsel Prabowo, polisi sebelumnya menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, yakni LSP, SU, EH, dan AS.
Kapolri menyebut keempatnya memiliki peran berbeda dalam rangkaian dugaan penyadapan tersebut.
LSP, yang menjabat Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan kepada Kepala Bagian Monitoring Ahrie Sonta.
Perintah itu disebut disampaikan secara lisan maupun melalui WhatsApp. LSP juga diduga menerima hasil akhir penyadapan.
“Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana,” kata Suyudi.
Sementara itu, SU yang pernah menjabat Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri diduga memberikan persetujuan penyadapan dan meneruskan laporan hasil pemantauan kepada LSP.
Adapun EH, yang menjabat pelaksana tugas Kepala Bagian Monitoring pada Desember 2024 hingga Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan dari SU dan menyetujuinya melalui WhatsApp tanpa surat permohonan dari penyidik.
Peran serupa juga diduga dilakukan AS yang menjabat pelaksana tugas Kepala Bagian Monitoring pada Oktober 2025 hingga Oktober 2026.
Ia diduga meneruskan perintah penyadapan kepada operator tanpa permohonan penyidik serta melaporkan hasilnya kepada LSP.
AS juga diduga memerintahkan pengawasan terhadap target dan penghapusan data hasil penyadapan, termasuk rekaman suara dan log, serta pembubaran grup WhatsApp.
“Selain itu AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp,” ujar Suyudi.
Polri masih mendalami rangkaian peristiwa tersebut untuk mengungkap peran setiap pihak dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor ponsel Presiden Prabowo.
