Hukum

40,6 Ton Batu Hitam Dijual, Polda Gorontalo Belum Buka Identitas Pembeli

×

40,6 Ton Batu Hitam Dijual, Polda Gorontalo Belum Buka Identitas Pembeli

Sebarkan artikel ini
Direktur Polairud Polda Gorontalo Kombes Pol Devy Firmansyah/Hibata.id
Direktur Polairud Polda Gorontalo Kombes Pol Devy Firmansyah/Hibata.id

Hibata.id, Gorontalo – Sebanyak 40,6 ton batu hitam dan batu hijau yang disita Polda Gorontalo kini telah berpindah tangan usai dijual melalui mekanisme pelelangan.

Namun, penjualan barang bukti senilai puluhan juta rupiah itu belum sepenuhnya menjawab pertanyaan publik.

Diantaranya mengenai dasar hukum, kewajaran harga, transparansi proses, hingga pertanggungjawaban uang hasil lelang.

Material sitaan tersebut dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Rabu (11/11/2026).

Barang bukti itu dijual dengan nilai limit Rp60.927.000 atau sekitar Rp1.500 per kilogram.

Nilai itu menjadi salah satu hal yang disorot karena publik belum memperoleh penjelasan mengenai metode penilaian dan dasar penetapan harga.

Persoalan lainnya muncul dari jumlah peserta lelang. Berdasarkan informasi yang disampaikan kepolisian, hanya satu perusahaan mengikuti proses penawaran hingga ditetapkan sebagai pemenang.

Kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran, tetapi memunculkan pertanyaan mengenai jangkauan pengumuman dan tingkat persaingan dalam pelelangan.

Direktur Polairud Polda Gorontalo Kombes Pol Devy Firmansyah mengatakan, pelelangan dilakukan setelah pemeriksaan laboratorium forensik menemukan kandungan bahan kimia dalam material sitaan yang dinilai berbahaya.

“Barang bukti sudah dilakukan pelelangan melalui KPKNL karena hasil pemeriksaan laboratorium forensik, barang tersebut dinyatakan mengandung bahan kimia sehingga masuk dalam kategori barang berbahaya,” katanya.

Baca Juga:  Kasus Dugaan Penganiayaan di Salon Pohuwato, Pelaku Terancam 2 Tahun 8 Bulan Penjara

Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers perkembangan kasus batu hitam di Mapolda Gorontalo, Senin (16/11/2026).

Meski demikian, alasan keselamatan tersebut masih membutuhkan penjelasan teknis.

Publik perlu mengetahui jenis bahan kimia yang ditemukan, tingkat bahayanya, serta rekomendasi laboratorium mengenai penyimpanan dan penanganan material tersebut.

Tanpa informasi pendukung, alasan pelelangan karena faktor bahaya belum dapat diuji secara objektif oleh masyarakat.

Devy menyebut penyidik menggunakan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai dasar pelelangan sebelum perkara memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ketentuan tersebut mengatur pelelangan benda sitaan yang dapat cepat rusak atau membahayakan dan tidak memungkinkan disimpan hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Namun, pelaksanaannya juga memuat persyaratan, termasuk persetujuan tersangka atau terdakwa dan/atau advokatnya serta ketentuan mengenai saksi.

Jika persetujuan tidak diberikan, penyidik atau penuntut umum harus membuat berita acara penolakan sesuai ketentuan.

Karena itu, penyidik perlu menjelaskan kondisi yang mendasari pelelangan, dokumen persetujuan atau berita acara penolakan, serta pemenuhan prosedur hukum yang berlaku.

Baca Juga:  Profil Dennie Arsan Fatrika, Hakim Ketua Vonis Kasus Tom Lembong

Kepolisian menyebut pengumuman lelang dilakukan melalui situs resmi KPKNL. Namun, hanya satu perusahaan yang mengikuti penawaran hingga akhirnya ditetapkan sebagai pemenang.

Minimnya peserta memang tidak otomatis membuktikan penyimpangan.

Akan tetapi, informasi mengenai waktu pengumuman, jangkauan publikasi, jumlah calon peserta yang mengakses lelang, serta proses penawaran menjadi penting untuk memastikan keterbukaan dan persaingan yang wajar.

Kepolisian juga menyebut pembayaran hasil lelang mencapai lebih dari Rp60 juta.

Namun, identitas pemenang dan nilai akhir transaksi belum diungkap karena penyidik masih menunggu risalah resmi dari KPKNL.

“Untuk jumlah barang 40 ton yang dibayarkan adalah 60 juta,” ujar Devy.

Risalah lelang menjadi dokumen penting untuk memastikan identitas pemenang, nilai transaksi akhir, serta rangkaian proses penawaran.

Selain itu, publik juga membutuhkan informasi mengenai bukti pembayaran dan dokumen administrasi yang menjadi dasar pertanggungjawaban hasil penjualan.

Devy menegaskan uang hasil pelelangan akan menjadi barang bukti pengganti yang diserahkan kepada jaksa penuntut umum saat penyerahan tahap dua perkara tersebut.

Namun, mekanisme penyimpanan, pengelolaan, dan penyerahan uang hasil lelang juga perlu dijelaskan secara terbuka agar kepastian jumlah dana dan pertanggungjawaban administrasinya dapat diketahui.

Baca Juga:  Duh, Polda Gorontalo Temukan Produk Makanan Mengandung Babi di Minimarket

Praktisi hukum Ronald Van Mansur Nur turut mempertanyakan dasar pelelangan barang sitaan tersebut.

Ia mengingatkan bahwa penyitaan tidak secara otomatis menghapus hak kepemilikan seseorang terhadap barang yang disita.

Menurut Ronald, penyitaan dan perampasan merupakan dua tindakan hukum yang berbeda. Karena itu, pelelangan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap harus memiliki dasar hukum dan pertimbangan konkret yang dapat dijelaskan.

Ia juga meminta penyidik membuka kajian teknis mengenai kondisi material, persetujuan pihak terkait, serta alasan barang bukti tidak memungkinkan disimpan hingga perkara selesai.

Ronald turut menyoroti nilai limit lelang sebesar Rp60.927.000. Ia meminta metode penilaian, identitas pihak yang melakukan penaksiran, serta hasil pemeriksaan mineral dibuka agar kewajaran harga dapat diuji secara objektif.

Pelelangan barang sitaan tidak hanya menyangkut proses penjualan, tetapi juga legalitas tindakan hukum, kewajaran nilai, keterbukaan persaingan, dan pertanggungjawaban hasil transaksi.

Seluruh aspek tersebut membutuhkan dokumen resmi agar proses pelelangan dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab pertanyaan publik.