Hibata.id, Bone Bolango – Tingginya angka kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Bone Bolango yang telah mencapai lebih dari 90 persen belum tentu menggambarkan seluruh masyarakat terlindungi jaminan kesehatan.
Persoalan status peserta aktif dan nonaktif menjadi perhatian Ketua Komisi III DPRD Bone Bolango Faisal Mohie dalam pembahasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027, Rabu (18/11/2026).
Faisal menilai, pemerintah daerah perlu memastikan keakuratan data kepesertaan BPJS Kesehatan sebelum menentukan kebutuhan anggaran jaminan kesehatan.
Menurut dia, persentase kepesertaan yang tinggi harus diikuti dengan kepastian bahwa masyarakat yang membutuhkan perlindungan benar-benar tercatat sebagai peserta aktif.
“Saya tidak ingin hanya melihat perhitungan dari angka-angka. Kita perlu mengetahui kondisi sebenarnya, termasuk masyarakat yang kepesertaannya masih aktif maupun yang sudah tidak aktif,” ujar Faisal dalam rapat bersama pihak BPJS.
Ia mengatakan, data kepesertaan perlu ditelusuri lebih mendalam untuk mengetahui persoalan yang masih terjadi di lapangan.
Pemerintah daerah, kata dia, harus memastikan data yang digunakan dalam perencanaan anggaran sesuai dengan kondisi masyarakat.
Faisal mengingatkan, ketidakakuratan data berpotensi menyebabkan masyarakat yang seharusnya memperoleh jaminan kesehatan justru tidak terakomodasi dalam program pembiayaan pemerintah.
Karena itu, ia mendorong DPRD dan pemerintah daerah bersama BPJS Kesehatan melakukan evaluasi terhadap data peserta.
Terutama untuk mengidentifikasi warga yang berstatus nonaktif tetapi masih membutuhkan perlindungan kesehatan.
“Yang paling penting adalah bagaimana data ini benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat. Jangan sampai ada masyarakat yang seharusnya mendapatkan jaminan kesehatan, tetapi justru tidak terakomodasi,” tegasnya.
Faisal juga menekankan bahwa penyusunan anggaran jaminan kesehatan tidak cukup hanya berpatokan pada persentase kepesertaan.
Pemerintah perlu menggunakan data yang akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan agar alokasi angga












