Kabar

Internet OPD Jangan Bikin APBD Tekor, Amin Nusi Minta Kominfo Evaluasi

×

Internet OPD Jangan Bikin APBD Tekor, Amin Nusi Minta Kominfo Evaluasi

Sebarkan artikel ini
Amin Nusi dalam rapat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027/Hibata.id
Amin Nusi dalam rapat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027/Hibata.id

Hibata.id, Bone Bolango – Belanja internet di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Bone Bolango menjadi perhatian DPRD dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.

Anggota Komisi I DPRD Bone Bolango Amin Nusi meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengevaluasi anggaran tersebut.

Hal itu dilakukan demi membuka peluang penghematan melalui pengelolaan jaringan yang lebih terkoordinasi.

Permintaan itu disampaikan Amin Nusi saat rapat pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 bersama Dinas Kominfo Kabupaten Bone Bolango, Rabu (18/11/2026).

Baca Juga:  Penggantian Jemaah Haji di Gorontalo Dibatasi H-7 Keberangkatan, Ini Penjelasannya

Dalam rapat tersebut, ia mempertanyakan pola pengelolaan jaringan internet yang selama ini digunakan masing-masing OPD.

Amin menilai, pemerintah daerah perlu mengkaji kemungkinan pengelolaan internet secara terpusat.

Agar supaya tidak terjadi pemborosan akibat pengadaan layanan yang dilakukan secara terpisah oleh setiap OPD.

Ia juga menyinggung pemanfaatan jaringan internet berbasis satelit yang dikelola melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan konektivitas pemerintah daerah.

Baca Juga:  Kasus Dugaan Korupsi Revitalisasi Kawasan Pusat Perdagangan Kota Gorontalo Dipertanyakan

Menurut Amin, pengelolaan jaringan secara terintegrasi berpotensi menekan biaya langganan internet sekaligus meningkatkan efisiensi belanja daerah.

“Kalau bisa dikendalikan dan dikelola secara terpusat, tentu ada peluang penghematan biaya. Ini perlu kita perhitungkan dalam penyusunan anggaran tahun 2027,” ujarnya.

Ia meminta Dinas Kominfo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan internet di seluruh OPD, termasuk membandingkan biaya layanan yang selama ini digunakan dengan alternatif jaringan yang memungkinkan untuk diterapkan.

Baca Juga:  Badrun Yonu Tegaskan Tanda Tangannya Bukan Surat Pernyataan Damai

Amin berharap evaluasi tersebut menghasilkan perencanaan belanja internet yang lebih efisien tanpa mengurangi kualitas konektivitas yang dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan pemerintahan dan pelayanan publik.

Ia menilai penghematan belanja internet dapat membuka ruang fiskal bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran ke program pembangunan serta kebutuhan masyarakat yang lebih prioritas.