Hibata.id, Bolmut – Sejumlah warga Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sulawesi Utara, meminta Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia menetapkan daerah tersebut sebagai Lokasi Khusus (Lokus) Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi (KETT).
Langkah itu dinilai dapat mempercepat pembangunan wilayah, menarik investasi, sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat berbasis potensi lokal.
Pemerhati pembangunan Bolmut, Ersyad Mamonto, mengatakan Bolmut memiliki sumber daya alam yang melimpah di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata.
Potensi tersebut dinilai memenuhi syarat untuk dikembangkan melalui konsep Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi.
“Bolmut memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan secara terpadu. Melalui program KETT, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat diharapkan berjalan lebih optimal,” kata Ersyad di Boroko, Kamis (9/7).
Menurut dia, penetapan Bolmut sebagai Lokus KETT tidak hanya membuka peluang investasi baru, tetapi juga berpotensi menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Karena itu, Ersyad berharap Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara segera mengusulkan secara resmi kepada Kementerian Transmigrasi agar daerah tersebut masuk dalam prioritas pengembangan Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi.
Ia menjelaskan, program KETT merupakan bagian dari transformasi kebijakan transmigrasi nasional yang berorientasi pada pengembangan kawasan ekonomi berbasis potensi lokal.
Program tersebut juga mendorong hilirisasi komoditas unggulan serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.
Dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki, Bolmut memiliki peluang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan utara Sulawesi.
“Harapannya, manfaat program ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk mengidentifikasi potensi Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) pada Selasa (7/7/2026).
FGD tersebut menjadi bagian dari langkah awal pemerintah daerah dalam memetakan potensi wilayah sekaligus menyusun strategi pengembangan kawasan ekonomi transmigrasi yang terintegrasi dengan sektor unggulan daerah.
