Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menanggapi keras langkah Bank SulutGo (BSG) yang melaporkan Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo, Nuryanto, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Laporan itu dilayangkan menyusul pemindahan rekening kas umum daerah (RKUD) Pemerintah Kota Gorontalo dari BSG ke Bank Tabungan Negara (BTN).
Adhan menyebut pelaporan tersebut sebagai bentuk tekanan yang tidak berdasar. “BSG menakut-nakuti kami, mereka anggap pemindahan RKUD sebagai gratifikasi. Ini lucu dan berlebihan,” kata Adhan dalam rapat koordinasi dan evaluasi (Rakorev) di Bandhayo Lo Yiladia, Minggu, 10 Agustus 2025.
Menurut Adhan, tidak ada satu pun regulasi yang melarang pemindahan RKUD dari satu bank ke bank lainnya. Ia bahkan menyebut bahwa langkah serupa juga dilakukan pemerintah daerah lain tanpa konsekuensi hukum.
“Pemerintah Provinsi Gorontalo juga baru memindahkan RKUD ke BSG tahun 2021. Sebelumnya mereka di BRI. Bone Bolango juga pernah melakukan hal yang sama. Tapi tidak ada laporan ke KPK. Kenapa hanya Kota Gorontalo yang dipermasalahkan?” ujarnya.
Adhan menduga pelaporan tersebut dilatarbelakangi kekhawatiran BSG akan dampak finansial dari pemindahan RKUD. Ia mengklaim bahwa sekitar 2.000 aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota Gorontalo memiliki kredit aktif di BSG dengan nilai total sekitar Rp17 miliar.
“Mereka takut karena akan kewalahan dengan kredit ASN yang tidak lagi terpotong otomatis dari RKUD. Ini soal bisnis, bukan soal gratifikasi,” kata dia.
Menanggapi langkah hukum yang diambil BSG, Adhan justru balik mengancam akan meninjau kembali aset milik Pemerintah Kota Gorontalo yang selama ini digunakan oleh BSG, termasuk kantor cabang mereka.
“Tanah kantor cabang BSG itu milik Pemkot. Kalau mereka macam-macam, aset itu akan kami ambil alih,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak BSG maupun KPK terkait laporan tersebut. Namun, kasus ini diprediksi bakal memanaskan relasi antara Pemkot Gorontalo dan mitra perbankan yang selama ini menjadi mitra dalam pengelolaan keuangan daerah.
