Hibata.id – Pemerintah Kota Gorontalo mencatat capaian tertinggi dalam Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) 2026 di kawasan Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara (SulutGo). Dengan nilai 6,39, Kota Gorontalo menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Gorontalo yang masuk kategori “Unggul”.
Capaian tersebut dipaparkan dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah SulutGo di Hotel NDC Resort and Spa, Manado, Rabu, 29 Juli 2026.
Pemerintah Kota Gorontalo diwakili Wakil Wali Kota Indra Gobel, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Zamronie Agus, dan Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Kaima Camaru.
Rakorwil tersebut turut dihadiri Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, para kepala daerah di wilayah SulutGo, serta narasumber dari pemerintah pusat.
Dalam forum itu, Direktur Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik Negara Kementerian PPN/Bappenas, Realisty Widyawaty, memaparkan hasil pengukuran IKAD sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program peningkatan inklusi keuangan di daerah.
Berdasarkan data yang dipresentasikan, Kota Gorontalo yang dipimpin Wali Kota Adhan Dambea dan Wakil Wali Kota Indra Gobel berhasil meraih nilai IKAD sebesar 6,39. Angka tersebut tidak hanya melampaui target yang ditetapkan, tetapi juga menjadi yang tertinggi di Provinsi Gorontalo.
“Alhamdulillah, IKAD kita tertinggi di SulutGo sebagaimana dipaparkan pada Rakorwil TPKAD,” kata Indra Gobel.
Ia menambahkan, capaian Kota Gorontalo juga melampaui seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara. Menurutnya, hasil tersebut menunjukkan tingkat akses dan inklusi keuangan masyarakat Kota Gorontalo berada pada posisi terdepan di kawasan SulutGo.
Indra menilai, tingginya nilai IKAD menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.
Pemerintah Kota Gorontalo berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan melalui penguatan kolaborasi dengan OJK, lembaga jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan literasi serta inklusi keuangan masyarakat.
