Hibata.id, Gorontalo – Polemik pengadaan pakaian pada Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Negeri Gorontalo (UNG) terus menjadi perhatian.
Belakangan, mahasiswa mempertanyakan kesesuaian jumlah pesanan, distribusi barang, ukuran hingga mekanisme pengembalian dana atau refund.
Informasi yang dihimpun Hibata.id, terdapat jumlah pemesanan pakaian PKKMB mencapai sekitar 1.080 pcs yang telah dibayar lunas.
Namun, jumlah pesanan yang terdistribusi ke mahasiswa justru tidak sesuai dengan angka itu, bahkan bisa dikatakan sangat kurang.
Informasi itu memunculkan pertanyaan mengenai jumlah pakaian yang sebenarnya diproduksi, jumlah yang didistribusikan, serta status yang tidak sesuai dengan pesanan mahasiswa.
Selain persoalan jumlah, mahasiswa baru juga disebut menerima pakaian dengan ukuran yang berbeda dari ukuran yang mereka pesan sebelumnya.
Salah seorang mahasiswa baru mengatakan, sejumlah mahasiswa telah meminta pengembalian dana atas baju yang tidak diterima atau tidak sesuai pesanan.
“Sudah banyak mahasiswa baru yang menuntut pengembalian dana, namun BEM seolah mengundur-undur pengembalian sejak kloter pertama, terhitung H-3 PKKMB tingkat universitas sampai selesai PKKMB di tingkat BEM,” ujar mahasiswa tersebut.
Menurut dia, permintaan refund telah disampaikan sejak proses awal distribusi.
Namun, hingga seluruh rangkaian PKKMB berakhir, mahasiswa yang mengajukan pengembalian dana disebut belum memperoleh kepastian mengenai mekanisme dan waktu pembayarannya.
Pertanyakan Data Pengadaan
Persoalan baju PKKMB tidak lagi hanya berkaitan dengan kesalahan ukuran atau distribusi.
Informasi mengenai jumlah pesanan yang disebut mencapai 1.080 pcs membuat mahasiswa mempertanyakan data pengadaan secara keseluruhan.
Mulai dari jumlah pesanan, jumlah produksi, barang yang didistribusikan hingga jumlah baju yang tidak sesuai pesanan.
Mahasiswa juga membutuhkan kejelasan mengenai pembayaran untuk baju yang tidak diterima atau tidak sesuai dengan ukuran yang telah dipesan.
Jika terdapat selisih antara jumlah pesanan dan jumlah barang yang diterima mahasiswa, pihak yang menangani pengadaan perlu menjelaskan penyebab dan status selisih tersebut berdasarkan data administrasi.
Kejelasan data diperlukan agar persoalan tidak berkembang menjadi spekulasi di kalangan mahasiswa maupun publik.
BEM UNG Diminta Buka Data Pengadaan
Dalam persoalan tersebut, BEM UNG diharapkan memberikan penjelasan mengenai keseluruhan proses pengadaan dan distribusi baju PKKMB.
Data yang perlu dijelaskan antara lain jumlah pesanan, jumlah barang yang diproduksi, harga pembelian, jumlah barang yang didistribusikan, jumlah baju yang tidak sesuai pesanan, serta jumlah mahasiswa yang mengajukan refund.
Media telah berupaya menghubungi Presiden BEM UNG untuk meminta klarifikasi terkait persoalan tersebut. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh jawaban.
Keterangan dari pihak BEM penting untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai proses pengadaan sekaligus menjelaskan alasan terjadinya perbedaan antara pesanan dan barang yang diterima mahasiswa, jika perbedaan tersebut memang terjadi.
Jawaban Klasik Wakil Rektor III
Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan UNG Prof. Dr. Muhammad Amir Arham ketika dikonfirmasi justru meminta agar persoalan tersebut disampaikan secara langsung dengan membawa data yang jelas.
“Mabanya minta ketemu dengan saya langsung, Adinda, atau ada nomornya, biar kita fasilitasi dan pertemukan,” ucapnya saat dikonfirmasi, Kamis (13/8/2026).
Ia juga meminta data riil untuk memastikan persoalan tersebut terjadi pada tingkatan mana.
“Ini kaus, saya butuh data ril, apakah di tingkat universitas atau fakultas atau jurusan atau prodi,” katanya.
Pernyataan tersebut menunjukkan pihak kampus membutuhkan data konkret sebelum menentukan langkah terhadap persoalan pengadaan dan distribusi baju PKKMB.
Karena itu, mahasiswa yang merasa mengalami kerugian dapat menyiapkan bukti pemesanan, bukti pembayaran, ukuran yang dipesan, serta dokumentasi barang yang diterima.
Data tersebut dapat membantu proses verifikasi apabila persoalan tersebut difasilitasi oleh pihak universitas.
Persoalan pengadaan baju PKKMB UNG perlu diselesaikan berdasarkan data dan bukti yang dapat diverifikasi.
Adanya informasi mengenai pesanan sebanyak 1.080 pcs, sementara mahasiswa menyebut jumlah barang yang diterima tidak sesuai, perlu mendapat penjelasan dari pihak yang menangani pengadaan.
Demikian pula dengan permintaan refund. Mahasiswa membutuhkan kepastian mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pengembalian dana, berapa nilai dana yang harus dikembalikan, serta kapan proses tersebut dilakukan.
Keterbukaan data dapat membantu menghindari kesalahpahaman sekaligus memberikan kepastian kepada mahasiswa.
Apabila terdapat kesalahan administrasi atau distribusi, penyelesaian dapat dilakukan melalui mekanisme penggantian barang atau pengembalian dana sesuai hak mahasiswa.
Sebaliknya, apabila seluruh proses telah berjalan sesuai ketentuan, penjelasan yang disertai data dapat menjadi dasar untuk menjawab pertanyaan yang berkembang.
Mahasiswa Menunggu Kepastian
Pada akhirnya, mahasiswa menginginkan kepastian atas barang yang telah mereka pesan dan bayar.
Jika baju sesuai dengan pesanan, mahasiswa dapat menerima barang tersebut.
Namun, apabila barang tidak diterima atau tidak sesuai dengan kesepakatan, mahasiswa meminta adanya mekanisme pengembalian dana yang jelas.
Polemik baju PKKMB UNG karena itu bukan sekadar persoalan ukuran pakaian.
Di dalamnya terdapat aspek administrasi pengadaan, distribusi barang, pembayaran mahasiswa dan mekanisme pertanggungjawaban.
Keterbukaan data dari pihak terkait diharapkan dapat memperjelas persoalan sekaligus memberikan kepastian kepada mahasiswa yang masih menunggu penyelesaian.
