Hibata.id, Bone Bolango – Setiap rupiah dalam anggaran daerah harus memiliki perencanaan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan ketika anggaran mulai direalisasikan, tetapi harus dimulai sejak proses perencanaan.
Pesan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bone Bolango, Faisal Mohie, dalam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang berlangsung pada Selasa (3/11/2026).
Dalam rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Faisal menekankan pentingnya pengawasan menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan daerah, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan anggaran.
Menurut Ketua Fraksi PPP DPRD Bone Bolango tersebut, pengawasan sejak awal menjadi langkah penting untuk mencegah kesalahan perencanaan yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan program pemerintah.
“Pengawasan yang ketat dari hulu hingga hilir sangat krusial. Ini penting dilakukan agar kita dapat menghindari potensi kesalahan perencanaan di masa mendatang,” ujar Faisal di hadapan para mitra kerja.
Ia juga menegaskan bahwa sikap kritis DPRD dalam pembahasan anggaran bukan merupakan bentuk ketidakpercayaan terhadap pemerintah daerah maupun TAPD.
Sebaliknya, pengawasan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab legislatif untuk memastikan setiap kebijakan anggaran berjalan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kami di legislatif bukan berarti tidak percaya kepada mitra kerja di lingkungan eksekutif maupun TAPD. Namun, ini adalah komitmen bersama untuk memastikan setiap rupiah alokasi anggaran benar-benar akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” katanya.
Faisal berharap pembahasan KUA-PPAS tidak sekadar menjadi tahapan administratif penyusunan anggaran, tetapi juga menjadi ruang untuk memastikan setiap program pemerintah memiliki perencanaan yang matang, alokasi yang tepat, serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.












