Hibata.id – Harga rumput laut di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, mengalami ketidakstabilan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi ini dikeluhkan para petani yang menggantungkan hidup pada komoditas unggulan pesisir tersebut.
Menanggapi situasi itu, Anggota DPRD Buton Tengah dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendri Safrini, mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret dalam melindungi ekonomi masyarakat pesisir.
“Kami menerima banyak laporan dari petani rumput laut. Harga kini hanya berkisar Rp12.000 hingga Rp13.000 per kilogram, jauh dari harga sebelumnya yang bisa mencapai Rp30.000. Ini pukulan berat bagi ekonomi warga,” ujar Hendri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama petani dan Pemkab Buteng, Selasa (6/5/2025).
Hendri menilai fluktuasi harga tersebut bukan sekadar fenomena musiman, melainkan persoalan struktural yang memerlukan intervensi kebijakan. Ia mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan strategi stabilisasi harga dan mengembangkan akses pasar yang berkeadilan.
“Pemerintah tidak boleh abai. Petani kita butuh perlindungan dari permainan harga. Ini menyangkut keberlangsungan hidup ribuan keluarga,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga mengusulkan diversifikasi produk olahan rumput laut guna meningkatkan nilai tambah dan mengurangi ketergantungan pada pasar mentah.
“Buton Tengah punya potensi besar. Jika didukung pelatihan, akses pembiayaan, dan penguatan UMKM, rumput laut bisa diolah menjadi produk bernilai tinggi seperti makanan olahan, kosmetik, hingga bahan farmasi,” jelas Hendri.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Buton Tengah, Rijal, menjelaskan bahwa Pemkab berkomitmen menghadirkan solusi jangka panjang, salah satunya melalui pendirian Perusahaan Daerah (Perusda) sebagai lembaga penyangga harga.
“Perusda akan hadir sebagai pengimbang pasar. Semua hasil panen, baik dari sektor pertanian maupun perikanan, dapat ditampung oleh perusahaan daerah untuk menjamin harga tetap stabil,” terang Rijal.
Ia mengungkapkan, pendirian Perusda sebenarnya telah dirancang sejak awal tahun 2025. Namun, proses peresmian tertunda akibat efisiensi anggaran.
“Rencana ini sudah disepakati bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Jika tidak ada hambatan, Perusda Buton Tengah akan resmi didirikan pada tahun 2026,” kata Rijal.
Para petani berharap pemerintah daerah dapat mempercepat langkah-langkah konkret, mulai dari stabilisasi harga, kepastian pasar, hingga dukungan teknis dan finansial untuk pengembangan produk turunan rumput laut.
