Hibata.id, Jakarta – Bursa calon pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai menghangat.
Sejumlah elite partai politik, mulai dari Puan Maharani, Bahlil Lahadalia, Sufmi Dasco Ahmad.
Selain itu ada nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), disebut masuk radar kandidat wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto.
Wacana tersebut mencuat setelah Prabowo menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah pimpinan partai politik di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (13/11/2026).
Dalam pertemuan itu, partai koalisi disebut mendapat waktu satu pekan untuk membahas usulan nama kandidat.
Meski demikian, sejumlah partai memilih menyerahkan keputusan kepada Prabowo. Partai Golkar, misalnya, menyatakan tidak ingin menentukan sendiri sosok yang akan mengisi posisi tersebut.
Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan keputusan mengenai figur pengganti Gibran sepenuhnya diserahkan kepada Presiden.
“Golkar akan sepenuhnya menyerahkan kepada Pak Prabowo sebagai Presiden untuk menentukan siapa yang menjadi Wakil Presiden yang menggantikan Gibran Rakabuming Raka,” kata Doli, Sabtu (14/11).
Menurut Doli, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang solid untuk menghadapi tantangan global dan domestik.
Karena itu, figur yang mendampingi Prabowo harus memiliki kesamaan visi dan arah kebijakan.
Doli menyebut delapan nama yang dapat menjadi bahan pertimbangan, yakni Puan Maharani, Bahlil Lahadalia, Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Ahmad Muzani, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, dan AHY.
Mereka merupakan pimpinan partai politik yang dinilai memiliki pengalaman di bidang politik maupun pemerintahan.
Di tengah munculnya nama-nama tersebut, Ahmad Muzani memilih tidak ikut berkomentar mengenai bursa kandidat.
Ketua MPR itu mengaku ingin fokus pada pembahasan mekanisme kelembagaan terkait proses pergantian wakil presiden.
“Jangan komentar bursa dulu,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Sementara itu, dukungan agar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin masuk dalam bursa juga muncul dari kalangan kader partai tersebut.
Namun, Ketua Fraksi PKB DPR RI Syaiful Huda menegaskan dukungan itu merupakan aspirasi pribadi, bukan sikap resmi partai.
“Aspirasi pribadi. Jadi tidak mewakili kelembagaan PKB. Jadi ya aspirasi personal,” ujar Huda.
Ia mengatakan PKB menyerahkan sepenuhnya keputusan pengisian jabatan wakil presiden kepada Prabowo sesuai mekanisme konstitusi.
“Secara konstitusi sudah diatur. Jadi Pak Presiden punya kewenangan mendorong dua nama. Nah, terkait dengan ini tentu kita serahkan sepenuhnya ke Pak Presiden,” katanya.
