Hibatai.id – Desa Buhu yang biasa dikenal sebagai kawasan tenang di pesisir Danau Limboto, Kecamatan Talaga Jaya, kini berubah menjadi pusat perhatian publik. Bukan karena prestasi, melainkan karena mencuatnya dugaan penganiayaan oleh Kepala Desa Buhu, Mohamad Daud Adam, terhadap salah satu warganya.
Di tengah kehebohan ini, suara keras datang dari aktivis muda Gorontalo, Riri Mohammad. Ia mengecam keras sikap diam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Buhu, yang menurutnya justru memperkeruh keadaan.
“BPD jangan hanya jadi hiasan balai desa. Mereka bukan pelengkap struktur, tapi wakil rakyat yang seharusnya pasang badan saat warganya diperlakukan tidak adil,” tegas Riri pada Kamis (10/4/2025).
Bagi Riri, kasus ini tak sekadar soal kekerasan fisik—ini adalah bentuk nyata penyalahgunaan kekuasaan. Dan ketika lembaga pengawas di tingkat desa justru bungkam, maka yang dipertaruhkan bukan hanya keadilan, tapi juga marwah kelembagaan desa.
“BPD seharusnya sudah ambil sikap kongkret, bukan malah diam seperti patung. Mereka itu perwakilan rakyat, bukan perisai Kepala Desa,” ujar Riri.
Situasi memanas setelah beredar kabar soal pernyataan mengejutkan dari Kepala Desa yang dianggap tidak berperikemanusiaan. Menurut Riri, sang kades sempat melontarkan ucapan yang mencengangkan: “Korban biar dibunuh di dalam kantor desa tidak jadi masalah.”
“Kalimat itu lebih cocok keluar dari mulut tokoh antagonis dalam sinetron murahan, bukan dari seorang pemimpin publik,” sindir Riri tajam.
Ia pun melukiskan suasana kantor desa yang kini terasa seperti lokasi film thriller—bukan lagi tempat pelayanan masyarakat.
“Di Desa Buhu, kantor desa seolah bukan lagi tempat administrasi, tapi berubah jadi arena thriller lokal. Lengkap dengan intimidasi dan ancaman nyawa,” katanya.
Tak berhenti di situ, Riri juga melayangkan kritik pedas kepada BPD yang hingga kini belum menunjukkan respons yang layak. Ia mempertanyakan apakah lembaga itu sedang “berkontemplasi”, atau sekadar kehilangan nyali untuk bersikap.
“Entah BPD sedang bermeditasi panjang atau memang kehilangan sinyal keberanian. Tapi satu yang jelas: diam mereka mencurigakan,” ucap Riri.
Sebagai penutup, Riri menegaskan bahwa BPD harus segera mengambil langkah tegas. Bahkan jika perlu, mendorong pemberhentian Kepala Desa dari jabatannya.
“BPD adalah benteng terakhir sebelum hukum mengambil alih sepenuhnya. Kalau mereka juga diam, maka apa gunanya lembaga ini ada? Sudah waktunya bersikap. Kalau perlu—copot saja,” pungkasnya.
