Hibata.id, Gorontalo – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi solusi peningkatan gizi anak sekolah justru kembali bermasalah.
Kali ini sebanyak 23 siswa SDN 11 Telaga, Desa Ulapato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, mengalami keluhan kesehatan usai menyantap MBG yang dibagikan, Kamis (21/5/2026).
Insiden itu terjadi menjelang siang, sekitar pukul 10.20 WITA. Suasana sekolah yang semula berjalan normal mendadak berubah tegang.
Kala itu satu per satu siswa mulai mengeluhkan mual dan pusing setelah menyantap menu makan siang.
Guru dan tenaga sekolah bergerak cepat mengevakuasi para siswa ke Puskesmas Telaga Biru.
Sebagian siswa harus mendapatkan penanganan medis, sementara orang tua dibuat cemas menanti kepastian kondisi anak-anak mereka.
Menu yang dikonsumsi siswa hari itu terdiri dari nasi, ikan goreng, tahu goreng, sayur kangkung campur tauge, pepaya potong, dan sambal rica bawang.
Makanan tersebut dipasok dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Prabu Centre 08.
Yang membuat insiden ini semakin memantik perhatian, kejadian serupa disebut bukan kali pertama dikaitkan dengan dapur penyedia yang sama.
Jika informasi ini benar, maka pertanyaan besar muncul: sejauh mana evaluasi benar-benar dilakukan setelah insiden sebelumnya?
Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Gorontalo, Zulkifli Taluhumala, mengatakan pihaknya menerima laporan awal sekitar pukul 09.00 WITA.
“Awalnya kami menerima informasi sekitar 15 siswa mengalami mual dan pusing, lalu dibawa ke puskesmas. Setelah itu kami langsung turun ke lokasi,” ujarnya.
Namun BGN memilih belum menyebut kejadian ini sebagai keracunan makanan karena hasil laboratorium belum keluar.
Secara prosedural, sikap itu dapat dipahami. Tetapi dari perspektif publik, kehati-hatian administratif tidak serta-merta menghapus pertanyaan mendasar mengenai sistem pengawasan mutu makanan yang didistribusikan kepada anak-anak sekolah.
Apalagi, langkah penghentian distribusi justru dilakukan setelah keluhan muncul.
Jika pengawasan berjalan optimal sejak awal—mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, penyimpanan, hingga distribusi—mengapa puluhan siswa bisa mengalami gejala serupa dalam waktu hampir bersamaan?
BGN menyebut dari lebih dari 2.000 porsi makanan yang disiapkan, sekitar 900 porsi sudah terlanjur dibagikan sebelum distribusi dihentikan.
Fakta ini menunjukkan bahwa potensi dampak insiden bisa jauh lebih besar jika respons tidak dilakukan cepat.
Zulkifli mengatakan siswa yang mengalami keluhan berasal dari kelas 1, 3, dan 5, sementara sekolah lain yang menerima pasokan dari dapur yang sama belum melaporkan kejadian serupa.
Namun penjelasan itu belum sepenuhnya menjawab kekhawatiran publik. Sebab, persoalannya bukan hanya apakah semua penerima terdampak, melainkan mengapa ada anak sekolah yang sampai harus dilarikan ke fasilitas kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari program negara.
Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo kini telah mengambil sampel makanan untuk diuji laboratorium. Dugaan sementara pun bermunculan, termasuk soal kualitas buah yang dibagikan.
BGN meminta publik tidak berspekulasi sebelum hasil pemeriksaan resmi keluar.
Pernyataan itu memang penting. Tetapi transparansi yang cepat juga menjadi kebutuhan mendesak agar kepercayaan masyarakat terhadap program ini tidak terus terkikis.
Program MBG sejatinya membawa misi besar: memperbaiki gizi anak Indonesia. Namun program sebesar ini tidak cukup hanya mengandalkan distribusi dalam skala massal.
Standar keamanan pangan, pengawasan ketat, dan mekanisme evaluasi cepat justru menjadi fondasi utama.
Tanpa itu, program yang seharusnya memberi manfaat justru berisiko melahirkan kecemasan baru di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, hasil pemeriksaan laboratorium masih ditunggu.
Tetapi satu hal sudah pasti: insiden ini menjadi alarm keras bahwa pelaksanaan program makan gratis tidak boleh hanya mengejar kuantitas distribusi, melainkan juga jaminan keamanan bagi setiap anak yang menerimanya.
