Scroll untuk baca berita
Politik

Usai Bertemu Ketua Partai, Tunjangan dan Kunker DPR ke LN Dicabut

×

Usai Bertemu Ketua Partai, Tunjangan dan Kunker DPR ke LN Dicabut

Sebarkan artikel ini
Presiden Prabowo Subianto/Hibata.id
Presiden Prabowo Subianto/Hibata.id

Hibata.id – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan pimpinan DPR RI telah sepakat mencabut sejumlah tunjangan anggota dewan dan menghentikan sementara kunjungan kerja ke luar negeri sebagai bentuk respons atas aspirasi masyarakat.

Prabowo mengungkapkan keputusan itu disampaikan pimpinan DPR RI saat konferensi pers bersama sejumlah ketua partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo.

Baca Juga:  Hadapi Verfak Kedua, Pasangan IRIS Kantongi 15 Ribu KTP Dukungan Baru

Dalam konferensi pers tersebut hadir Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin. Selain itu, tampak pula Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Hadir pula Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), dan Sekjen PKS Muhammad Kholid.

Baca Juga:  Bikin Malu Partai, Wahyu Moridu Diberi Tiket Satu Arah Keluar PDIP dan DPRD

Prabowo menekankan, pemerintah bersama DPR RI mendengar dengan serius berbagai aspirasi rakyat yang disampaikan melalui aksi demonstrasi dalam beberapa waktu terakhir.

“Para pimpinan DPR dan para ketua umum partai telah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa anggota DPR harus selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tegasnya.

Sejumlah aksi demonstrasi terjadi di berbagai daerah dalam beberapa pekan terakhir. Salah satu tuntutan utama massa adalah penghapusan fasilitas berlebih bagi anggota DPR RI serta penghentian perjalanan kerja ke luar negeri yang dinilai tidak menyentuh kepentingan masyarakat.

Baca Juga:  Pasangan MULUS Disebut Mengikuti Program IRIS: Kehabisan Ide?

Prabowo memastikan, langkah pencabutan tunjangan dan moratorium kunjungan kerja luar negeri merupakan bagian dari komitmen pemerintah bersama DPR untuk mengembalikan kepercayaan publik sekaligus memperkuat praktik politik yang lebih transparan dan berorientasi pada rakyat.

**Cek berita dan artikel terbaru di GOOGLE NEWS dan ikuti WhatsApp Channel