Scroll untuk baca berita
Kabar

Wakil Bupati Nasir Akui Konflik Agraria Banyak Terjadi di Buol, Termasuk di PT HIP

×

Wakil Bupati Nasir Akui Konflik Agraria Banyak Terjadi di Buol, Termasuk di PT HIP

Sebarkan artikel ini
memberikan materi dalam kegiatan Dialog dan Festival Agraria, untuk memperingati Hari Tani Nasional (NTH), pada Rabu (24/9/2025).
memberikan materi dalam kegiatan Dialog dan Festival Agraria, untuk memperingati Hari Tani Nasional (NTH), pada Rabu (24/9/2025).

Hibata.id – Wakil Bupati Buol, Nasir Dj. Daimaroto, mengakui konflik agraria dan perampasan lahan masih menjadi persoalan serius di Kabupaten Buol. Dia menyebut, permasalahan ini banyak dipicu oleh aktivitas perusahaan besar, termasuk di PT Hardaya Inti Plantation (HIP).

Nasir menjelaskan, persoalan pertanahan dan pangan menjadi fokus utama dalam visi-misi pemerintah daerah. Konflik agraria yang terjadi sejatinya merupakan warisan masa lalu yang belum tuntas diselesaikan, terutama terkait lahan masyarakat yang masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.

Scroll untuk baca berita

“PT HIP sudah ada sebelum Kabupaten Buol berdiri. Ada banyak tanah masyarakat yang bahkan sudah bersertifikat, namun masuk ke dalam HGU. Bahkan, sekarang lahan di luar HGU juga turut masuk,” kata Nasir saat memberikan materi dalam kegiatan Dialog dan Festival Agraria, untuk memperingati Hari Tani Nasional (NTH), pada Rabu (24/9/2025).

Baca Juga:  Lapas Gorontalo Wisuda 145 Santri Warga Binaan, Wujud Pembinaan Keagamaan

Menurut Nasir, persoalan yang tidak terselesaikan ini berpotensi menimbulkan konflik fisik dan horizontal di masyarakat. “Kalau dibiarkan, perusahaan kerap menggunakan pihak ketiga dengan cara represif. Ini berbahaya,” katanya.

Baca Juga:  Awal Ramadhan, Indogrosir Gorontalo Ramai Dikunjungi Pelaku Usaha

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah membentuk tim khusus bersama pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat seperti PKH Pogogul. Tim ini bertugas melakukan pencatatan dan sertifikasi lahan secara hukum.

Nasir menambahkan, potensi lahan yang luas dan subur di Buol mestinya bisa menjadi sumber kesejahteraan masyarakat. Namun, faktanya lahan tersebut sudah banyak dikuasai dan dieksploitasi perusahaan.

“Ada masyarakat yang sudah punya sertifikat, tapi tanahnya terjual ke pihak lain. Bahkan ada yang datang ke saya membawa sertifikat tersebut,” katanya.

Baca Juga:  DPRD Pohuwato Berbagi dengan Driver Ojol, Kenang Almarhum Affan

Dalam hal kelapa sawit, Nasir mengungkap ketimpangan distribusi keuntungan antara plasma dan masyarakat. “Masyarakat hanya menerima ratusan ribu rupiah per bulan, padahal hasilnya cukup besar. Ini kontrak-kontrak yang harus kita teliti,” katanya.

Nasir juga menyoroti masalah sektor pangan, terutama perikanan. “Sepuluh tahun lalu, kita punya banyak ikan. Sekarang, hanya ikan mental baja yang mendekat. Ini jadi pekerjaan rumah bersama,” ujarnya.

**Cek berita dan artikel terbaru di GOOGLE NEWS dan ikuti WhatsApp Channel