Hibata.id – Anggaran pendidikan tahun 2026 mencapai angka besar, Rp769 triliun. Angka itu memenuhi ketentuan mandatory spending 20 persen dari APBN sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2026.
Namun di balik angka tersebut, muncul perdebatan.
Dari total Rp769 triliun, sebesar Rp223 triliun dialokasikan untuk Badan Gizi Nasional (BGN) guna menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan inilah yang kemudian disoroti Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana.
Dalam konferensi pers di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 25 Februari 2026, Bonnie mengajak publik melihat persoalan ini lebih dalam, terutama dari sisi rasa keadilan di sektor pendidikan.
“Memang benar bahwa dana MBG ini mengambil dari alokasi dana pendidikan. Namun pula yang harus kita cermati dan garis bawahi, pemberitaan yang juga sempat viral di beberapa media sosial mengenai rasa keadilan dalam praktik pengelolaan makan bergizi gratis ini,” ujar Bonnie.
Antara Program Baru dan Nasib Guru
Di tengah peluncuran program strategis nasional, Bonnie menyinggung kondisi guru yang telah lama mengabdi tetapi belum memperoleh kepastian status.
Ia menyoroti pengangkatan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang langsung menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sementara itu, banyak guru yang telah mengajar selama puluhan tahun masih menunggu pengangkatan.
“Semisal tentang pengangkatan dari pegawai SPPG yang langsung menjadi P3K, sementara kita juga mengetahui ada begitu banyak guru yang mengabdi selama berpuluh-puluh tahun, tidak kunjung diangkat sebagai P3K,” jelas Bonnie.
Ia lalu mengangkat kisah seorang guru di Kabupaten Gowa. Guru tersebut baru menerima status PPPK sehari sebelum masa pensiun.
“Ada di Gowa seorang guru yang baru diangkat P3K, kemudian esok harinya pensiun. Dan dia menerima upah atas baktinya sebagai guru selama berpuluh-puluh tahun, jauh dari kata layak,” ujarnya lagi.
Bonnie juga menyebut kasus serupa terjadi pada seorang guru bernama Sunarsih di Jawa Tengah yang diangkat sebagai PPPK menjelang masa purnatugas.
Potret Kesejahteraan Dosen
Persoalan tidak berhenti pada guru. Bonnie mengungkap kondisi dosen, khususnya di perguruan tinggi swasta.
Menurut dia, lebih dari 40 persen dosen menerima gaji di bawah Rp3 juta per bulan. Ia menilai, kebijakan efisiensi anggaran seharusnya dapat membuka ruang untuk memperbaiki kesejahteraan tenaga pendidik.
“Hampir 40 persen lebih dosen di berbagai perguruan tinggi, terutama di perguruan tinggi swasta, menerima gaji di bawah Rp3 juta. Jadi, apabila efisiensi itu dilakukan, kemudian bisa mengalokasikan dana tersebut untuk kesejahteraan para pengajar, baik guru maupun dosen, itu salah satu langkah besar yang menjadi pekerjaan rumah di dalam bidang pendidikan,” tutur Kepala Badan Sejarah DPP PDIP ini.
Ia juga menyoroti tunjangan dosen dengan jabatan lektor kepala yang disebutnya belum berubah selama puluhan tahun.
“Bahkan untuk posisi lektor kepala, tunjangannya hanya mendapatkan Rp900 ribu, dan itu sudah berlangsung selama hampir mungkin 25 tahun, tidak ada perubahan. Ini yang terjadi di dalam dunia pendidikan kita,” ungkap Bonnie.
Harapan Komisi X
Di sisi lain, Anggota Komisi X DPR RI Denny Cagur menegaskan pihaknya ingin agar anggaran pendidikan benar-benar memberi dampak nyata.
“Yang pasti bagi kami di Komisi X, kita ingin guru-guru di Indonesia lebih sejahtera, dan segala hal yang diberikan untuk pendidikan benar-benar menyentuh setiap sektor yang bisa membuat dunia pendidikan jauh lebih baik,” pungkas Denny.
Perdebatan tentang angka Rp223 triliun itu kini tidak hanya soal besaran anggaran. Di ruang publik, diskusi berkembang menjadi pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana memastikan setiap rupiah dari anggaran pendidikan benar-benar menghadirkan keadilan bagi guru, dosen, dan masa depan pendidikan nasional.
