Hibata.id – Anggota Komisi VI DPR RI Rachmat Gobel mendorong pemerintah untuk mengundang para eksportir nasional, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi nasional sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Menurut Gobel, penguatan ekonomi tidak bisa hanya bertumpu pada sektor tertentu, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pelaku usaha nasional agar arus ekspor meningkat dan ketahanan ekonomi lebih terjaga.
“Semua harus bahu membahu untuk menguatkan ekonomi nasional,” kata Gobel, Rabu, 10 Juni 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Gobel menyikapi langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang aktif melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga ekonomi, termasuk Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian ESDM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum, hingga Badan Pengelola BUMN yang juga COO Danantara.
Koordinasi itu dilakukan untuk merespons pelemahan kurs rupiah dan fluktuasi indeks saham, termasuk pembahasan kebijakan baru terkait prosedur ekspor batu bara, kelapa sawit, dan nikel yang melibatkan BUMN DSI, serta upaya peningkatan ekspor migas dan investasi asing.
Gobel menilai upaya stabilisasi ekonomi tidak cukup hanya berfokus pada sektor tambang. Pemerintah, kata dia, juga perlu memperkuat ekspor nonmigas serta menarik investasi di sektor industri manufaktur dan pangan yang menyerap tenaga kerja besar.
“Perhatikan juga sektor industri, manufaktur, dan pangan. Ini menyerap tenaga kerja besar dan mendorong pemerataan ekonomi,” ujarnya.
Ia menekankan sejumlah langkah teknis yang perlu diperbaiki pemerintah, mulai dari penurunan biaya logistik, digitalisasi bea cukai, efisiensi kontainer, perbaikan pelabuhan, hingga kemudahan akses transportasi menuju pelabuhan.
Selain itu, Gobel mendorong optimalisasi peran Kedutaan Besar RI di berbagai negara untuk memperluas pasar ekspor Indonesia. Menurutnya, diversifikasi tujuan ekspor penting agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan China.
“Ini juga bisa mengurangi risiko geopolitik dan perlambatan ekonomi global,” katanya.
Sebagai langkah awal, Gobel mengusulkan pemerintah segera mengundang para eksportir nasional untuk membangun sinergi dalam memperkuat ekspor. Ia menilai langkah tersebut penting untuk menyatukan energi ekonomi nasional, termasuk dari UMKM.
“Sinergi ini penting dalam rangka menyatukan energi nasional demi ketahanan ekonomi,” ujarnya.
Ia menyoroti kontribusi UMKM yang besar terhadap perekonomian domestik, namun belum seimbang dalam sektor ekspor. Menurutnya, UMKM menyumbang sekitar 97 persen penyerapan tenaga kerja dan 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), tetapi kontribusi terhadap ekspor baru sekitar 15 persen.
“Terjadi paradoks. Pemerintah harus membantu UMKM agar bisa berkontribusi lebih besar dalam ekspor,” kata Gobel.
Sebagai perbandingan, ia menyebut di Jepang kontribusi UMKM terhadap PDB, tenaga kerja, dan ekspor masing-masing sekitar 50 persen, 70 persen, dan 50 persen. Sementara di China mencapai sekitar 60 persen, 80 persen, dan 70 persen.
Gobel menilai konsistensi kontribusi UMKM terhadap ekonomi dan ekspor menjadi kunci penguatan struktur ekonomi nasional. Ia menyebut potensi UMKM Indonesia sangat besar, terutama di sektor makanan, rempah, fesyen, furnitur, herbal, kerajinan, produk halal, hingga ekonomi kreatif.
Untuk mendorong hal tersebut, Gobel mengusulkan pemerintah memberikan dukungan berupa kredit ekspor, asuransi perdagangan, serta insentif pajak.
“Dengan naiknya ekspor, Indonesia akan lebih banyak memiliki dolar,” ujarnya.
Di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya pengendalian impor untuk menjaga stabilitas rupiah dan memperkuat industri dalam negeri. Pemerintah, kata Gobel, perlu membatasi impor produk yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri, termasuk tekstil dan garmen bermotif tradisional Indonesia.
“Pasar Indonesia yang besar adalah aset. Jangan sampai kita justru melemahkan industri sendiri,” katanya.
Ia menegaskan ekonomi berbasis tambang tidak cukup berkelanjutan karena bersifat padat modal. Karena itu, Gobel mendorong pemerintah untuk lebih berpihak pada sektor industri, UMKM, dan pangan yang dinilai lebih inklusif dan berdampak luas bagi masyarakat.
“Pembangunan ekonomi harus berorientasi jangka panjang, pemerataan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.
Dengan strategi tersebut, Gobel menilai ekonomi Indonesia akan lebih tahan terhadap guncangan global, termasuk tekanan spekulatif terhadap indeks saham maupun nilai tukar rupiah.
