Hibata.id, Bone Bolango – Kejaksaan Negeri Bone Bolango terus memperkuat perlindungan tenaga kerja melalui langkah nyata.
Bersama BPJS Ketenagakerjaan, institusi ini meluncurkan Program Jaksa Pelindung Pekerja yang menyasar langsung masyarakat hingga tingkat desa.
Program ini tidak sekadar sosialisasi. Kejari Bone Bolango memastikan kehadiran negara terasa langsung dengan rencana turun ke 160 desa di seluruh wilayah kabupaten.
Aparat desa, pelaku UMKM, hingga pekerja rentan menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango, Feddy Hantyo Nugroho, menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen institusinya dalam menjalankan fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN).
“Melalui program ini, kami ingin memastikan setiap pekerja memperoleh perlindungan yang layak. Kejaksaan hadir bukan hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam mendorong keadilan sosial,” ujar Feddy.
Langkah konkret langsung disiapkan. Tim Kejari akan memberikan edukasi, pendampingan hukum, hingga konsultasi bagi masyarakat dan pelaku usaha agar memahami kewajiban serta hak dalam sistem jaminan sosial.
Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Heriyadi Djunaidi, menjelaskan pendekatan yang digunakan tidak berhenti pada edukasi.
Program ini juga membuka ruang tindakan hukum bagi pihak yang belum patuh terhadap kewajiban kepesertaan.
“Kami mengedepankan langkah preventif melalui sosialisasi dan pendampingan. Namun, jika diperlukan, kami juga siap melakukan langkah hukum untuk memastikan kepatuhan,” kata Heriyadi.
Ia menambahkan, kehadiran langsung di desa-desa menjadi strategi penting agar informasi tidak berhenti di tingkat administratif, tetapi benar-benar dipahami dan dijalankan oleh masyarakat.
Melalui sinergi ini, Kejari Bone Bolango menargetkan peningkatan signifikan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di daerah tersebut.
Lebih dari itu, program ini diharapkan mampu membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih tertib, adil, dan berkelanjutan.
Upaya ini sekaligus menegaskan bahwa perlindungan pekerja bukan sekadar kebijakan di atas kertas, tetapi gerakan nyata yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
