Hibata.id, Pohuwato – Di tengah pembahasan keluhan nasabah BRI Unit Randangan dan Mananggu, rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Pohuwato mendadak memiliki bab tambahan.
Kali ini bukan soal kredit macet ataupun bunga pinjaman, melainkan cerita para Aparatur Sipil Negara (ASN).
ASN tersebut merasa sistem auto debet bekerja sangat disiplin, bahkan ketika dana yang masuk ke rekening bukan berasal dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Aspirasi tersebut disampaikan Pemerintah Kabupaten Pohuwato melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Pohuwato, Mahyudin Ahmad, dalam RDP bersama DPRD dan BRI Pohuwato, Kamis (2/7/2026).
Mahyudin mengatakan pemerintah daerah menerima banyak masukan dari ASN terkait pemotongan otomatis angsuran pinjaman.
Menurutnya, yang menjadi keluhan bukan kewajiban membayar cicilan, melainkan waktu pemotongan yang dinilai belum mempertimbangkan sumber dana yang masuk ke rekening.
Ia menjelaskan, beberapa ASN mengaku dana perjalanan dinas maupun pemasukan lainnya ikut terpotong oleh sistem auto debet, sementara pencairan TPP beberapa kali mengalami penyesuaian akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
“Teman-teman ASN menyampaikan kepada kami agar ada komunikasi dengan pihak bank sehingga mekanisme auto debet dapat lebih memperhatikan kondisi pembayaran TPP,” kata Mahyudin.
Selain persoalan auto debet, Mahyudin juga menyampaikan harapan agar ASN dapat memperoleh akses terhadap program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Menurutnya, sebagian ASN membutuhkan pembiayaan produktif sebagai alternatif sumber modal usaha di tengah penyesuaian kondisi keuangan.
Seluruh aspirasi yang berkembang dalam rapat tersebut, kata Mahyudin, akan dilaporkan kepada pimpinan Pemerintah Kabupaten Pohuwato sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut.
