Hibata.id – Pemerintah Kota Gorontalo menegaskan implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) harus diwujudkan dalam kebijakan nyata, bukan sekadar agenda seremonial menuju target pembangunan 2030.
Pesan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel saat membuka Workshop Tahap I Penguatan Tata Kelola SDGs Kota Gorontalo di Hotel Aston, Kamis, 16 Juli 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Gorontalo mendorong keterlibatan seluruh unsur masyarakat dalam penyusunan arah pembangunan daerah, termasuk kelompok yang selama ini bersentuhan langsung dengan persoalan lingkungan seperti pemulung dan petugas kebersihan.
Indra mengatakan, 17 tujuan SDGs pada dasarnya bukan hanya berbicara tentang pencapaian angka dan indikator pembangunan, tetapi bagaimana seluruh program pemerintah mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
“Konsep kesejahteraan yang selama ini dikenal masyarakat kini dikemas lebih modern dan terukur melalui SDGs. Yang terpenting adalah bagaimana seluruh elemen bergerak bersama untuk mencapai tujuan tersebut,” ujar Indra.
Menurutnya, pembangunan berkelanjutan harus disusun berdasarkan potensi daerah dan kondisi riil di lapangan. Salah satu isu yang perlu mendapat perhatian serius di Kota Gorontalo adalah pengelolaan sampah.
Indra menilai peningkatan volume sampah tidak selalu menjadi tanda kemunduran, tetapi dapat menjadi indikator meningkatnya aktivitas ekonomi dan perdagangan masyarakat.
“Kita juga tidak bisa alergi dengan isu ini. Sebab, peningkatan volume sampah menjadi salah satu indikator sebuah kota maju. Artinya, peningkatan volume sampah di Kota Gorontalo menandakan kita sedang berkembang, khususnya secara ekonomi,” jelasnya.
Sebagai satu-satunya daerah berstatus kota di Provinsi Gorontalo, Indra menyebut Kota Gorontalo memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan mobilitas masyarakat.
Karena itu, kesiapan infrastruktur serta kualitas lingkungan menjadi faktor penting dalam menciptakan kota yang nyaman bagi masyarakat, sekaligus mendukung investasi dan sektor pariwisata.
“Pemerintah harus mampu membuktikan bahwa Kota Gorontalo siap menghadapi persoalan sampah ini, dan representatif dalam menyambut pelaku usaha, pekerja, maupun wisatawan yang datang,” katanya.
Dalam forum tersebut, Indra juga menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dalam penyusunan tata kelola SDGs. Menurutnya, kebijakan pembangunan tidak cukup hanya dirancang oleh pemerintah dan akademisi, tetapi harus melibatkan masyarakat yang memiliki pengalaman langsung di lapangan.
Ia mencontohkan persoalan sampah yang selama ini banyak ditangani oleh pemulung dan petugas kebersihan.
Menurutnya, pengalaman mereka dalam memilah dan mengelola sampah menjadi sumber informasi penting agar kebijakan yang dibuat tidak berhenti pada konsep, tetapi mampu diterapkan secara efektif.
“Para pemulung dan petugas kebersihan memiliki pengalaman empiris terkait proses pemilahan dan pengelolaan sampah yang dapat menjadi masukan penting dalam penyusunan kebijakan. Dengan demikian, data dan program yang dihasilkan tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi dapat diterapkan secara efektif,” pungkasnya.
