Hibata.id – Universitas Gadjah Mada (UGM) mendorong Kawasan Transmigrasi Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, dikembangkan sebagai model Transmarine, yakni kawasan transmigrasi yang terintegrasi dengan potensi kelautan dan perikanan.
Gagasan tersebut disampaikan Guru Besar UGM Prof. Suratman Worosuprojo dalam kajian bertajuk Kerangka Analitis Mawasangka sebagai Model Transmarine. Kajian itu dipaparkan dalam webinar PP Kagama, Ahad malam, 9 Agustus 2026.
Menurut Suratman, Mawasangka memiliki peluang dikembangkan menuju Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi (KETI). Namun, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh sebelum menentukan arah intervensi dan percepatan pembangunan kawasan.
“Kawasan Transmigrasi Mawasangka telah legal secara formal sejak 2018. Namun, hingga tahun ketujuh belum beroperasi secara substantif karena belum ada penempatan,” kata Suratman.
Kawasan Transmigrasi Mawasangka mencakup empat Satuan Kawasan Permukiman (SKP) dan satu Kawasan Pengembangan Baru (KPB) yang tersebar di tiga kecamatan. Total kawasan tersebut mencakup 36 desa dengan 16 Satuan Permukiman Baru.
Menurut Suratman, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi dan rekomendasi komprehensif sebagai dasar pemerintah mengambil kebijakan untuk mempercepat pembangunan kawasan.
UGM Tawarkan Paradigma Baru
Suratman menilai pembangunan Mawasangka tidak cukup dilakukan dengan pendekatan transmigrasi konvensional. Pemerintah perlu mengubah paradigma pembangunan sektoral menjadi pembangunan lintas-tematik dan kolaboratif dengan pendekatan pentahelix.
Pendekatan itu mempertemukan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media dalam satu ekosistem pembangunan.
Kolaborasi tersebut diperlukan agar pembangunan Mawasangka tidak berhenti pada penyediaan permukiman dan infrastruktur dasar. Kawasan harus berkembang menjadi pusat produksi yang mampu menciptakan lapangan usaha sekaligus membangun rantai ekonomi yang terintegrasi.
“Dalam kerangka tersebut, transformasi transmigrasi nasional diarahkan menuju Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi (KETI),” ujarnya.
Melalui konsep KETI, kawasan permukiman dapat dihubungkan dengan pusat produksi, infrastruktur, sumber daya manusia, kelembagaan masyarakat, dan berbagai aktivitas ekonomi dalam satu kesatuan.
Ekonomi Biru Jadi Penggerak
Karakter Mawasangka sebagai kawasan pesisir menjadi modal penting untuk menerapkan konsep Transmarine. Potensi kelautan dan perikanan dinilai dapat menjadi penggerak ekonomi kawasan melalui pendekatan ekonomi biru.
Konsep tersebut menekankan pemanfaatan sumber daya laut dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan daya dukung ekosistem.
Karena itu, pembangunan Mawasangka perlu mengintegrasikan sektor perikanan dan kelautan dengan pengolahan hasil produksi, perdagangan, jasa, serta penguatan usaha masyarakat pesisir.
Dengan ekosistem tersebut, masyarakat lokal tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi dapat berperan sebagai pelaku utama dalam rantai ekonomi kawasan.
Rantai usaha dapat dibangun sejak produksi, pengolahan, distribusi hingga pemasaran sehingga setiap mata rantai memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Tiga Tantangan Mawasangka
Dalam kajiannya, Suratman mengidentifikasi sedikitnya tiga tantangan yang perlu dijawab pemerintah untuk menjadikan Mawasangka sebagai model Transmarine.
Pertama, kelembagaan kawasan yang belum operasional. Kedua, kondisi ekonomi masyarakat yang masih bersifat subsisten. Ketiga, keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas yang menghambat konektivitas kawasan.
UGM menawarkan empat pilar analisis untuk menjawab persoalan tersebut, yakni sosial dan kelembagaan masyarakat; ekonomi kawasan dan rantai nilai; ekologi dan daya dukung lingkungan; serta infrastruktur, aksesibilitas, dan layanan dasar.
Keempat pilar itu menjadi fondasi agar pembangunan Mawasangka tidak sekadar menghasilkan kawasan permukiman, tetapi membentuk kawasan ekonomi yang produktif, terkoneksi, dan berkelanjutan.
Transmarine, Bukan Sekadar Transmigrasi
Konsep Transmarine membawa pendekatan baru dalam pembangunan kawasan transmigrasi pesisir. Kawasan tidak lagi semata dipandang sebagai lokasi penempatan penduduk, melainkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi maritim.
Dalam skema tersebut, masyarakat lokal dan calon transmigran dapat menjadi pelaku utama ekonomi kawasan. Pemerintah dapat mengembangkan lahan usaha dan produk unggulan, memperkuat sentra produksi, membangun sarana permukiman, serta meningkatkan infrastruktur yang menghubungkan kawasan dengan pusat-pusat ekonomi.
Jika diterapkan secara konsisten, Mawasangka berpeluang menjadi contoh transformasi kawasan transmigrasi berbasis ekonomi kelautan yang dapat direplikasi di wilayah pesisir lainnya.
Transmarine bukan sekadar memindahkan penduduk. Konsep ini menempatkan laut sebagai ruang hidup, sumber penghidupan, sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Bagi Buton Tengah, gagasan tersebut membuka peluang membangun model pembangunan yang bertumpu pada karakter geografis dan potensi lokal, sekaligus memiliki daya tawar untuk dikembangkan dalam skala nasional.
“Dengan prinsip locally rooted, globally respected, Mawasangka diarahkan bukan hanya menjadi kawasan transmigrasi, tetapi menjadi model baru pembangunan ekonomi masyarakat pesisir berbasis kolaborasi, konektivitas dan ekonomi biru,” ungkap Suratman.
