Hibata.id, Gorontalo – Pemeriksaan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo terhadap mantan anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Irwan Mamesah, Jumat (14/8/2026), mengarah pada satu isu yang menarik perhatian, yaitu program Command Center Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Irwan diperiksa penyidik sejak sekitar pukul 09.00 Wita hingga sore. Dalam pemeriksaan lanjutan tersebut, ia mengaku mendapat sejumlah pertanyaan terkait Command Center.
Termasuk pembahasan program dan proses penganggarannya ketika dirinya masih duduk sebagai anggota DPRD sekaligus Badan Anggaran (Banggar).
Namun, Irwan memberikan satu penegasan, Command Center yang dibahas dalam pengetahuannya tidak serta-merta dapat disamakan dengan pengadaan Video Wall.
“Yang kita bahas itu Command Center, bukan Video Wall. Kalau dia berubah jadi Video Wall berarti di luar,” kata Irwan seusai pemeriksaan di Kejati Gorontalo.
Pernyataan itu membuka ruang pertanyaan lebih jauh mengenai bagaimana program transformasi digital tersebut dibahas, dianggarkan, hingga kemudian diwujudkan dalam bentuk pengadaan barang atau perangkat tertentu.
Irwan menjelaskan Command Center merupakan bagian dari agenda transformasi digital Pemerintah Provinsi Gorontalo. Program itu, menurut dia, memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar pengadaan perangkat visual.
Ia menyebut Command Center dirancang untuk mendukung konektivitas pemerintahan, mempercepat akses terhadap data serta mendorong penerapan satu data di Gorontalo.
Program Gorontalo Digital sendiri, kata Irwan, diluncurkan pada April 2022.
Dalam konteks itulah, Irwan mengakui pernah terlibat dalam pembahasan anggaran program tersebut sebagai anggota DPRD dan Banggar.
“Ya, anggota DPR sempat menyetujui. Kan Banggar sudah disiapkan anggarannya oleh pemprov,” ujarnya.
Keterangan tersebut menjadi bagian penting dalam pemeriksaan karena persetujuan anggaran di lembaga legislatif berada dalam satu rangkaian dengan proses perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.
Namun, persetujuan anggaran tidak otomatis menjelaskan seluruh proses pengadaan. Tahapan berikutnya tetap membutuhkan penelusuran mengenai perencanaan, spesifikasi, pelaksanaan, hingga penggunaan anggaran.
Dalam pemeriksaan itu, Irwan juga ditanya mengenai kemungkinan adanya arahan dari pimpinan legislatif maupun eksekutif terkait pengadaan.
Ia mengaku tidak mengetahui apakah terdapat arahan dari penjabat gubernur ataupun Ketua DPRD terkait pengadaan tersebut.
Irwan juga menegaskan tidak pernah menerima arahan dari Ketua DPRD untuk meminta Komisi I memberikan persetujuan.
“Saya tidak pernah mendapat arahan seperti itu,” kata dia.
Irwan juga mengaku tidak pernah mengikuti perjalanan ke daerah lain yang berkaitan dengan program tersebut.
Mengapa Irwan diperiksa?
Posisi Irwan saat program tersebut dibahas menjadi salah satu alasan penyidik meminta keterangannya.
Saat itu, ia menjabat sebagai anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo sekaligus anggota Banggar.
Dua posisi tersebut membuat keterangannya dinilai relevan untuk menjelaskan proses pembahasan program dari sisi legislatif.
Meski demikian, pemeriksaan sebagai saksi tidak dengan sendirinya menunjukkan seseorang terlibat dalam tindak pidana.
Keterangan setiap saksi tetap harus diuji penyidik bersama dokumen dan alat bukti lain dalam proses hukum.
Irwan pun menyatakan dirinya hanya mengetahui sebatas pembahasan yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD.
Command Center bukan sekadar layar?
Jika mengacu pada penjelasan Irwan, Command Center sejak awal ditempatkan sebagai bagian dari transformasi digital pemerintahan.
Konsepnya mencakup pengelolaan dan integrasi data, konektivitas antarlembaga pemerintahan hingga tingkat desa serta dukungan terhadap kebijakan satu data.
Karena itu, muncul perbedaan penting antara program Command Center dan barang atau perangkat yang digunakan untuk menjalankan program tersebut.
Irwan menilai pembahasan yang ia ikuti berada pada konteks program Command Center secara umum, bukan secara spesifik pada pengadaan Video Wall.
Perbedaan ini menjadi salah satu bagian yang perlu diperjelas dalam proses penyidikan, terutama jika perkara yang ditangani Kejati Gorontalo berkaitan dengan penggunaan anggaran untuk komponen tertentu dari program tersebut.
Pemeriksaan belum berhenti
Irwan mengatakan penyidik masih memiliki sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab. Pemeriksaan pun berlanjut setelah agenda sebelumnya sempat dihentikan karena dirinya meminta izin menyelesaikan urusan keluarga.
Ia sebelumnya diperiksa sejak sekitar pukul 16.00 Wita hingga malam sebelum kembali menjalani pemeriksaan pada Jumat pagi.
Selain Command Center, penyidik juga meminta keterangannya mengenai perkara yang berkaitan dengan KONI dan pokok pikiran (pokir) anggota DPRD.
Namun, dalam konteks pemeriksaan Jumat, isu Command Center menjadi salah satu bagian yang mendapat penjelasan cukup panjang dari Irwan.
Ia menegaskan dirinya tidak memiliki hubungan langsung dengan pengelolaan anggaran.
“Saya tidak berhubungan sama sekali dengan anggaran,” katanya.
Kejati Gorontalo masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut. Fakta mengenai proses penganggaran, pengadaan, pelaksanaan, serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam setiap tahap masih menjadi bagian dari proses penyidikan.
