Hibata.id – Upaya mencegah perilaku seksual berisiko di kalangan masyarakat, terutama yang dapat berdampak pada perempuan dan anak, tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja.
Pemerintah Kota Gorontalo melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) mendorong penanganan yang lebih terpadu melalui SIGAP P4S, atau Strategi Perumusan Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual.
Program ini dirancang dengan melihat persoalan tersebut sebagai isu yang memiliki banyak sisi. Karena itu, pemerintah daerah ingin melibatkan lebih banyak pihak, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat hingga aparat penegak hukum.
Kepala DPPKBP3A Kota Gorontalo, Ainsyah Kadir, mengatakan pencegahan membutuhkan kerja bersama dan tidak bisa hanya mengandalkan satu organisasi perangkat daerah.
“Persoalan ini tidak dapat diselesaikan oleh DPPKBP3A sendiri. Diperlukan keterlibatan seluruh pihak untuk membangun sistem pencegahan yang terpadu, berbasis data dan berkelanjutan,” ungkap Ainsyah.
Melalui SIGAP P4S, DPPKBP3A akan memperkuat sejumlah hal yang dianggap penting, terutama ketahanan keluarga dan pola pengasuhan positif.
Penguatan perlindungan perempuan dan anak, edukasi kepada masyarakat, serta optimalisasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) juga menjadi bagian dari strategi tersebut.
Selain itu, pemerintah akan memperkuat jejaring layanan dan pengelolaan data. Data tersebut nantinya diharapkan bisa menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan menentukan program yang lebih tepat.
Perangkat daerah lain juga didorong mengambil bagian sesuai tugas masing-masing. Misalnya, sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketertiban umum, literasi digital, kepemudaan, hingga pengawasan dan penegakan hukum.
Perguruan tinggi pun tidak luput dari perhatian. Akademisi diharapkan ikut memberikan dukungan melalui penelitian dan analisis kebijakan. Dengan begitu, program yang dibuat tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi memiliki landasan data dan bukti.
Dunia usaha dapat berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Sementara masyarakat dan media memiliki ruang untuk membantu edukasi, melakukan pengawasan sosial, sekaligus menyebarkan informasi yang aman dan ramah anak.
Dengan pola kerja seperti ini, SIGAP P4S diharapkan tidak berhenti sebagai program satu dinas. Pemerintah Kota Gorontalo ingin menjadikannya bagian dari tata kelola kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat dan ramah bagi anak serta mendukung tumbuh kembang generasi muda.
“Kita tidak sedang mencari siapa yang paling bertanggung jawab, tetapi bagaimana semua pihak mengambil bagian sesuai kewenangannya. SIGAP P4S harus menjadi gerakan bersama untuk mencegah sejak dini, melindungi yang rentan, memperkuat keluarga dan membangun generasi muda Kota Gorontalo yang sehat, aman, berkarakter dan berdaya,” tegas Ainsyah.
