Hibata.id – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Pemerintah Kota Kotamobagu mempertemukan masyarakat Desa Poopo dan Kelurahan Upai dalam deklarasi damai, Rabu, 30 September 2026. Kedua pihak menyatakan komitmen menghentikan pertikaian, menghormati proses hukum, dan kembali menjaga kerukunan.
Deklarasi berlangsung di Aula Desa Poopo Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow. Wali Kota Kotamobagu Weny Gaib hadir bersama Bupati Bolaang Mongondow Yusra Alhabsyi. Sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat, agama, dan pemuda dari kedua wilayah turut hadir.
Bupati Bolaang Mongondow Yusra Alhabsyi mengatakan deklarasi tersebut merupakan bagian dari proses yang dilakukan pemerintah kedua daerah untuk memastikan masyarakat Poopo dan Upai kembali berdamai.
“Ini merupakan bagian dari proses yang dilakukan oleh Pemerintah Bolaang Mongondow dan Pemerintah Kota Kotamobagu untuk memastikan bahwa kita semua sepakat untuk berdamai,” kata Yusra.
Menurut Yusra, peristiwa yang telah terjadi semestinya menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak. Pemerintah, kata dia, berharap masyarakat dapat kembali hidup berdampingan dalam suasana aman dan damai.
Ia juga meminta pihak-pihak yang terlibat pertikaian untuk saling memaafkan dan memastikan kejadian serupa tidak kembali terjadi.
“Saya berharap ini menjadi kejadian yang terakhir. Kepada semua pihak yang bertikai, saya mengajak untuk saling memaafkan,” ujarnya.
Yusra mengatakan pemerintah bersama Forkopimda memiliki harapan yang sama dengan masyarakat, yakni menjaga perdamaian dan mengembalikan hubungan sosial yang telah lama terjalin antara kedua wilayah.
Wali Kota Kotamobagu Weny Gaib menekankan hubungan masyarakat Poopo dan Upai bukan sekadar hubungan antarwilayah. Menurut dia, kedua masyarakat telah memiliki ikatan persaudaraan sejak lama.
“Dua wilayah ini dari dahulu adalah bersaudara. Saya sendiri memiliki banyak saudara di Poopo. Karena itu, kita semua adalah saudara, dan persaudaraan ini harus terus kita jaga bersama,” kata Weny.
Ia berharap deklarasi tersebut tidak berhenti sebagai seremoni. Menurut Weny, perdamaian yang telah disepakati harus dipelihara bersama agar pertikaian tidak kembali terjadi.
“Saya sangat berharap agar tidak ada lagi pertikaian. Mari kita bersama-sama memperkuat persaudaraan, saling menghargai, serta bersama-sama menjaga keamanan, kedamaian, dan kerukunan,” ujarnya.
Weny juga mengajak masyarakat menjadikan momentum tersebut sebagai langkah untuk mempererat kembali hubungan kekeluargaan antara Poopo dan Upai.
Dandim 1303 Bolaang Mongondow Letkol Inf Manashe Lomo mengingatkan masyarakat untuk mempertahankan situasi damai setelah deklarasi. Ia mengatakan tidak ada pihak yang menginginkan konflik kembali terjadi.
“Apalagi, masyarakat Poopo dan Upai telah memiliki hubungan sosial yang terjalin sejak lama. Kita semua menginginkan suasana yang aman dan damai, serta tidak ingin konflik kembali terjadi,” kata Manashe.
Pesan serupa disampaikan Wakapolres Kotamobagu Kompol Romel Pontoh. Ia mengatakan aparat telah berupaya menginisiasi penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
Romel meminta masyarakat menghormati proses hukum terhadap setiap peristiwa yang telah terjadi. Ia juga mengingatkan warga agar tidak menyebarkan provokasi, termasuk melalui media sosial.
“Kami juga mengajak seluruh warga agar tidak melakukan provokasi, termasuk melalui media sosial, sehingga situasi keamanan dan ketertiban tetap terjaga,” ujarnya.
Dalam deklarasi itu, perwakilan masyarakat Desa Poopo dan Kelurahan Upai membacakan deklarasi dan komitmen bersama. Mereka menyatakan kesediaan untuk berdamai, menghentikan pertikaian, menghormati proses hukum, menjaga keamanan dan ketertiban, serta hidup rukun sebagai saudara.
Deklarasi dihadiri Wakil Wali Kota Kotamobagu Rendy Virgiawan Mangkat, Dandim 1303 Bolaang Mongondow Letkol Inf Manashe Lomo, Wakapolres Kotamobagu Kompol Romel Pontoh, serta perwakilan Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Kotamobagu.
Hadir pula Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu Sofyan Mokoginta, jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Pemerintah Kota Kotamobagu, staf khusus kepala daerah, Camat Passi Timur Serlinda Serdy Lengkong, Camat Kotamobagu Utara Kusnadi Pobela, serta jajaran Pemerintah Desa Poopo dan Kelurahan Upai.
Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan warga dari kedua wilayah juga mengikuti deklarasi tersebut.
Kesepakatan damai itu diharapkan menjadi titik balik hubungan masyarakat Poopo dan Upai setelah pertikaian yang terjadi. Pemerintah dan aparat keamanan meminta komitmen tersebut dijaga bersama agar kehidupan masyarakat kembali berlangsung aman dan rukun.
