Hibata.id, Gorontalo – Kebutuhan jalan dan jembatan, bantuan alat pertanian, hingga pengembangan usaha kecil menjadi aspirasi masyarakat Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato.
Berbagai persoalan itu disampaikan kepada anggota DPRD Provinsi Gorontalo Muhammad Dzikyan saat menggelar reses, Selasa (10/11/2026).
Dalam Reses Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 tersebut, warga juga menyampaikan persoalan pelayanan BPJS Kesehatan dan kebutuhan bantuan bagi kelompok Majelis Taklim.
Di sektor pertanian, masyarakat mempertanyakan mekanisme pengajuan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan). Mereka ingin mengetahui apakah bantuan bisa diajukan secara perorangan atau harus melalui kelompok tani.
Dzikyan menyarankan petani mengajukan kebutuhan melalui kelompok tani yang aktif dan terdaftar. Cara ini dinilai memudahkan proses pendataan dan verifikasi bantuan.
“Untuk bantuan alsintan, saya menyarankan agar petani menghimpun kebutuhan melalui kelompok tani. Namun, mekanisme pengajuan perorangan juga perlu dilihat berdasarkan ketentuan program yang tersedia,” katanya.
Persoalan pelayanan BPJS Kesehatan juga menjadi perhatian warga. Mereka mempertanyakan prosedur rujukan pasien yang dinilai masih membutuhkan kemudahan.
Dzikyan menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan menerapkan sistem rujukan berjenjang melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama. Namun, pasien dalam kondisi gawat darurat dapat langsung memperoleh pelayanan di instalasi gawat darurat sesuai ketentuan.
Ia berjanji mengoordinasikan persoalan tersebut dengan BPJS Kesehatan dan instansi terkait agar kendala pelayanan yang dialami masyarakat mendapat solusi.
Sementara itu, warga Sandalan mengeluhkan usulan pembangunan jalan dan jembatan yang belum terealisasi. Mereka berharap pemerintah segera memberikan perhatian terhadap kebutuhan infrastruktur tersebut.
Dzikyan mengatakan akan menelusuri kembali status usulan itu. Ia juga akan memastikan apakah pembangunan jalan dan jembatan tersebut menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau provinsi.
Menurutnya, infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung mobilitas warga, kegiatan ekonomi, pendidikan, dan akses pelayanan publik.
“Saya menerima aspirasi masyarakat Sandalan terkait jalan dan jembatan yang belum terealisasi. Kita akan melihat kembali status usulannya dan mengoordinasikan dengan instansi teknis sesuai kewenangannya,” ujarnya.
Aspirasi lain datang dari perwakilan Majelis Taklim, termasuk dari Desa Ayula. Mereka mempertanyakan peluang mendapatkan bantuan pemerintah melalui pengajuan proposal.
Dzikyan menjelaskan bahwa pengurus Majelis Taklim dapat mengajukan proposal sesuai program bantuan yang tersedia. Proposal perlu dilengkapi profil organisasi, susunan pengurus, alamat, dan rincian kebutuhan.
Di bidang ekonomi, warga Motolohu mengusulkan bantuan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta program Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
Masyarakat menyebut terdapat lebih dari 200 calon penerima yang diharapkan mendapat perhatian melalui program pemberdayaan tersebut.
Menanggapi usulan itu, Dzikyan meminta warga menyiapkan data calon penerima secara lengkap. Data tersebut harus memuat jenis usaha dan kebutuhan bantuan masing-masing.
“Kalau ada lebih dari 200 calon penerima, silakan datanya dihimpun dengan baik dan diverifikasi. Kita perlu mengetahui jenis usaha dan kebutuhan masyarakat agar bisa dikoordinasikan dengan dinas terkait,” katanya.
Ia juga meminta kebutuhan petani dihimpun secara terstruktur. Mulai dari alsintan hingga sarana pendukung produksi agar dapat diperjuangkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Menutup pertemuan, Dzikyan menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi catatan dan bahan perjuangan di DPRD Provinsi Gorontalo.
Ia mengatakan tidak ingin memberikan janji di luar kewenangan dan kemampuan anggaran pemerintah. Namun, setiap usulan akan diupayakan melalui koordinasi dengan instansi terkait.
“Semua aspirasi masyarakat, baik pertanian, BPJS Kesehatan, jalan dan jembatan, Majelis Taklim, UMKM maupun UEP, akan menjadi bahan perjuangan kami,” ujarnya.
Melalui kegiatan reses tersebut, Dzikyan berharap kebutuhan masyarakat Pohuwato dapat menjadi perhatian pemerintah dan masuk dalam prioritas pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.
