Hibata.id, Gorontalo – Pembangunan jalan di kawasan perbatasan Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango telah rampung. Namun, persoalan belum sepenuhnya selesai.
Timbunan material yang menghambat aliran air di saluran drainase Desa Talango justru memunculkan bau tidak sedap dan meningkatkan risiko genangan saat hujan.
Temuan tersebut terungkap saat pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Gorontalo melakukan monitoring infrastruktur jalan dan drainase di Desa Talango, Kabupaten Bone Bolango, Jumat (6/11/2026).
Peninjauan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Sulyanto Pateda itu merupakan bagian dari agenda Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2026–2027 sekaligus pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan DPRD menemukan material yang menumpuk di saluran drainase sehingga menghambat aliran air. Kondisi itu menyebabkan air tidak mengalir dengan lancar dan menimbulkan bau tidak sedap di sekitar kawasan.
Selain mengganggu kenyamanan warga, saluran yang tidak berfungsi optimal berpotensi memicu genangan hingga luapan air ke permukiman, terutama ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.
Hasil monitoring menunjukkan pekerjaan fisik jalan dan drainase di kawasan tersebut telah selesai. Namun, DPRD menilai penyelesaian pembangunan harus diikuti dengan pemeliharaan dan pengawasan agar infrastruktur benar-benar berfungsi sesuai peruntukannya.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Sulyanto Pateda menekankan bahwa penanganan banjir tidak boleh hanya mengandalkan langkah darurat setelah genangan terjadi. Pemerintah perlu mengutamakan pencegahan melalui perencanaan dan pembenahan sistem drainase secara menyeluruh.
Menurut dia, penanganan persoalan banjir membutuhkan pendekatan jangka panjang yang menghubungkan pembangunan infrastruktur, pemeliharaan saluran, serta koordinasi antarpemerintah daerah.
Hal itu penting karena persoalan aliran air di kawasan perbatasan Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango tidak dapat ditangani secara parsial. Kedua wilayah membutuhkan koordinasi agar sistem drainase dapat bekerja secara terintegrasi.
DPRD Provinsi Gorontalo berharap temuan selama monitoring tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dan instansi teknis terkait untuk segera ditindaklanjuti, terutama dengan membersihkan material yang menghambat aliran air dan memastikan saluran berfungsi optimal.
Pengawasan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari selesainya pekerjaan fisik. Infrastruktur harus mampu memberikan manfaat nyata, menjaga lingkungan, dan melindungi masyarakat dari risiko genangan maupun banjir.
DPRD pun mendorong penanganan drainase di kawasan perbatasan dilakukan secara berkelanjutan melalui pemeliharaan berkala, perencanaan terpadu, dan sinergi lintas pemerintahan.
