Hibata.id, Gorontalo – Di tengah harga kebutuhan pokok yang terus menjadi perhatian masyarakat, bantuan pangan menjadi harapan tersendiri bagi warga yang membutuhkan.
Kehadiran Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Dr. Kristina Mohamad Udoki, M.Si., di Kecamatan Bulawa dan Bone Raya pun disambut antusias warga saat menyalurkan bantuan pangan untuk 164 penerima manfaat, Rabu (4/11/2026).
Penyaluran bantuan melalui Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Gorontalo tersebut bersumber dari Pokok Pikiran (Pokir) legislator Partai Amanat Nasional (PAN). Kegiatan dipusatkan di Kantor Desa Pinomontiga dan Kantor Camat Bone Raya.
Bagi warga penerima manfaat, bantuan tersebut bukan sekadar paket bahan pangan, melainkan bentuk perhatian terhadap kebutuhan masyarakat di tengah tekanan harga bahan pokok.
Herlina, salah seorang penerima bantuan di Kecamatan Bone Raya, mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan Femmy Udoki bersama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo.
“Alhamdulillah kita senang sekali. Kami bersyukur berkat Ibu Femmy dan Dinas, kami mendapatkan bantuan pangan. Ibu Femmy memang peduli,” kata Herlina seusai menerima bantuan di Kantor Camat Bone Raya.
Ia berharap perhatian terhadap masyarakat kecil terus berlanjut. Herlina bersama warga lainnya juga mendoakan agar Femmy senantiasa diberikan kesehatan sehingga dapat terus memperjuangkan kebutuhan masyarakat melalui lembaga legislatif.
“Torang doakan, semoga Ibu Femmy sehat terus. Karena, torang butuh Ibu Femmy untuk berjuang membantu kami,” tuturnya.
Sementara itu, Analis Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, Hengki Habie, menjelaskan bahwa program intervensi pangan tersebut diarahkan untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.
Melalui program stabilisasi pasokan pangan yang bersumber dari Pokir tersebut, pemerintah daerah berupaya memperkuat akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, sekaligus menjaga daya beli kelompok penerima manfaat.
Penyaluran bantuan di dua kecamatan itu menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara wakil rakyat dan pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
