Kabar

Polda Gorontalo Diminta Usut PETI Balayo, Jangan Hanya Berani Pekerja Kecil

×

Polda Gorontalo Diminta Usut PETI Balayo, Jangan Hanya Berani Pekerja Kecil

Sebarkan artikel ini

Hibata.id, Gorontalo – Dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Balayo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, kembali memunculkan pertanyaan tentang keseriusan penegakan hukum (APH).

Aliansi Pemuda dan Masyarakat Peduli Keadilan Gorontalo (APMPK-G) mendesak Polda Gorontalo dan Polres Pohuwato segera turun ke lokasi serta mengusut pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk pemodal di balik aktivitas pertambangan tersebut.

Desakan itu muncul setelah APMPK-G menerima informasi dan dokumentasi masyarakat mengenai dugaan kegiatan penggalian serta pengolahan material tambang di wilayah Desa Balayo.

Aliansi tersebut meminta aparat tidak berhenti pada pemeriksaan pekerja lapangan, tetapi juga menelusuri pihak yang diduga mengendalikan dan memperoleh keuntungan dari kegiatan itu.

Dalam informasi yang diterima APMPK-G, nama Hendra turut disebut memiliki dugaan keterkaitan dengan aktivitas pertambangan tersebut.

Namun, informasi itu masih memerlukan verifikasi dan pembuktian melalui penyelidikan aparat penegak hukum.

Baca Juga:  Antisipasi Karhutla, Polsek Samarinda Kota dan Kelurahan Bugis Siapkan Posko

APMPK-G menilai dugaan aktivitas PETI di Balayo tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan.

Karena itu, aliansi mendesak Kapolda Gorontalo memerintahkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) untuk melakukan penyelidikan, sementara Polres Pohuwato diminta segera memeriksa kondisi di lapangan.

Koordinator APMPK-G menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin harus menyasar seluruh pihak yang terbukti terlibat.

Menurut dia, aparat tidak boleh hanya menindak pekerja kecil, sementara dugaan keterlibatan pengendali dan pemodal luput dari pemeriksaan.

“Jika benar terdapat aktivitas pertambangan tanpa izin, siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Aliansi itu juga mempertanyakan efektivitas pengawasan aparat apabila dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin dapat berlangsung di tengah masyarakat.

APMPK-G meminta kepolisian menjelaskan apakah aktivitas tersebut telah terdeteksi atau masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Baca Juga:  Didesak Ribuan Peserta, Panitia Akhirnya Ungkap Isi Mystery Box Fun Run Gorontalo

Bagi APMPK-G, persoalan tersebut harus dijawab melalui langkah konkret, mulai dari pemeriksaan lokasi, penelusuran perizinan, hingga penyelidikan terhadap pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari kegiatan pertambangan.

Secara khusus, APMPK-G menyampaikan enam tuntutan kepada aparat penegak hukum, yakni:

Kapolda Gorontalo memerintahkan Ditreskrimsus menyelidiki dugaan PETI di Desa Balayo.

  1. Kapolres Pohuwato menurunkan personel untuk memeriksa langsung lokasi yang dilaporkan masyarakat.
  2. Memeriksa dan mengklarifikasi informasi mengenai Hendra serta pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas tersebut.
  3. Menelusuri dugaan keterlibatan pemodal, pengelola, dan pihak yang memperoleh keuntungan apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.
  4. Memeriksa legalitas lokasi, perizinan pertambangan, serta potensi dampak lingkungan.
  5. Menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara terbuka kepada masyarakat.

APMPK-G mengingatkan bahwa Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur sanksi pidana bagi pihak yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut.

Baca Juga:  Fenomena Sadbor, Joget Viral yang Bawa Berkah Warga Kampung Margasari

Aliansi itu menegaskan tidak ingin dugaan PETI di Balayo berakhir tanpa kepastian. Mereka mengingatkan agar penegakan hukum tidak menimbulkan kesan bahwa hukum hanya tegas terhadap masyarakat kecil, tetapi kehilangan ketegasan ketika berhadapan dengan pihak yang diduga memiliki kekuatan modal.

“Jika tidak ada keseriusan dan kejelasan penanganan, kami siap membawa persoalan ini ke ruang publik dan menempuh langkah-langkah konstitusional sebagai bentuk kontrol sosial,” katanya.

APMPK-G menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga memperoleh kejelasan. Bagi mereka, penanganan dugaan PETI di Desa Balayo bukan semata-mata persoalan aktivitas pertambangan, melainkan juga ujian terhadap komitmen aparat dalam menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu.

“Hukum jangan kalah oleh modal! Usut tuntas dugaan PETI Desa Balayo! Tidak ada yang kebal hukum!” tegasnya.