Hibata.id, Pohuwato – Kursi pimpinan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pohuwato kini terseret persoalan hukum.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Pohuwato menetapkan Kepala DLH berinisial SM sebagai tersangka dugaan korupsi anggaran dan langsung menahannya selama 20 hari, Kamis (12/11/2026).
Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan anggaran pada tiga pos belanja.
Yakni pembayaran honorarium, pengadaan suku cadang (sparepart) alat berat, serta penggunaan bahan bakar minyak (BBM) selama periode 2023 hingga 2025.
Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp1 miliar.
Kepala Kejaksaan Negeri Pohuwato Arif Ronaldi mengatakan, penyidik telah mengusut perkara tersebut sejak Juni 2026 melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan sebelum akhirnya menetapkan SM sebagai tersangka.
“Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan yang dimulai sejak bulan Juni, hari ini kami melakukan penahanan terhadap saudara SM selama 20 hari ke depan,” kata Arif.
Dalam proses pengusutan, penyidik Kejari Pohuwato telah memeriksa 56 orang saksi dan satu orang ahli. Tim penyidik juga mengumpulkan 322 dokumen yang disebut telah memperoleh penetapan pengadilan.
Arif menjelaskan, nilai kerugian keuangan negara yang mencapai lebih dari Rp1 miliar merupakan akumulasi dugaan penyimpangan anggaran selama tiga tahun berturut-turut.
“Total kerugian berdasarkan hasil audit dari BPKP kurang lebih sekitar Rp1 miliar lebih,” ujarnya.
Ia menegaskan, perhitungan kerugian tersebut mencakup penggunaan anggaran sejak 2023 hingga 2025.
“Total akumulasi dari tahun 2023 sampai tahun 2025,” katanya.
Arif mengungkapkan, pengusutan perkara bermula dari laporan yang diterima kejaksaan.
Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan hingga penyidik memperoleh hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP.
Sebelum menetapkan tersangka, Kejari Pohuwato juga melakukan ekspose perkara di Kejaksaan Tinggi untuk memaparkan hasil penyidikan dan perkembangan penanganan kasus tersebut.
“Tentu saja ada laporan, kemudian kita tindaklanjuti. Memang kita butuh proses waktu, kemudian kita melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Hari ini setelah ada hasil perhitungan, karena kita melakukan ekspos di Kejaksaan Tinggi, hari ini nanti penyidik kami tetapkan saudara SM sebagai tersangka,” jelas Arif.
Setelah penetapan tersangka, penyidik langsung membawa SM ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pohuwato untuk menjalani penahanan selama 20 hari.
Kejari Pohuwato menyatakan akan segera menuntaskan proses penanganan perkara tersebut untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya, termasuk pelimpahan perkara ke pengadilan.
Penetapan tersangka terhadap kepala dinas ini menjadi perkembangan penting dalam pengusutan dugaan korupsi anggaran DLH Pohuwato.
Selanjutnya, pembuktian mengenai dugaan penyimpangan anggaran dan pertanggungjawaban hukum tersangka akan diuji melalui proses persidangan.
