HeadlineLingkungan

Hutan Gorontalo di Tengah Ekspansi Industri Pelet Kayu

×

Hutan Gorontalo di Tengah Ekspansi Industri Pelet Kayu

Sebarkan artikel ini
Pelet Kayu Menggendong Ekspor Gorontalo, Hutan dan Warga Menanggung Risikonya/Hibata.id
Pelet Kayu Menggendong Ekspor Gorontalo, Hutan dan Warga Menanggung Risikonya/Hibata.id

Hibata.id, Gorontalo – Di balik nilai ekspor pelet kayu yang menjadi salah satu andalan perdagangan Gorontalo, ekspansi industri kehutanan menyisakan sejumlah persoalan.

Mulai dari deforestasi, keterbukaan dokumen perizinan, potensi konflik dengan masyarakat, hingga dampak terhadap lingkungan dan kehidupan nelayan.

Jaringan pemantau dan organisasi lingkungan yang tergabung dalam #KoalisiSaveGorontalo menilai perkembangan industri pelet kayu di daerah itu perlu diikuti pengawasan ketat.

Terutama karena sejumlah perusahaan memperluas kegiatan melalui skema Multiusaha Kehutanan (MUK) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Data koalisi mencatat terdapat 10 konsesi perkebunan energi di Gorontalo dengan luas sekitar 282.100 hektare.

Dari jumlah tersebut, empat perusahaan telah beroperasi, yakni PT Banyan Tumbuh Lestari (BTL), PT Inti Global Laksana (IGL), PT Gorontalo Citra Lestari (GCL), dan PT Gema Nusantara Jaya (GNJ).

Koalisi memperkirakan deforestasi di kawasan konsesi perusahaan tersebut mencapai 9.617 hektare sepanjang 2020-2026.

Namun, angka itu merupakan hasil pemantauan koalisi yang perlu dilihat berdasarkan metode, cakupan kawasan, dan data pembanding yang digunakan.

Perusahaan yang sebelumnya memegang izin Hutan Tanaman Industri (HTI) kini mengembangkan skema Multiusaha Kehutanan, yakni pengelolaan beberapa jenis kegiatan usaha kehutanan dalam satu konsesi.

Skema tersebut dinilai membuka ruang bagi perusahaan untuk memperluas produksi bahan baku pelet kayu.

PT GCL dan PT GNJ diketahui telah mengantongi PBPH dengan skema MUK. Kayu dari kedua konsesi itu kemudian diolah di fasilitas milik PT Gorontalo Panel Lestari (GPL).

Direktur Jaringan Pemantauan Independen Kehutanan (JPIK) Zulfianto Biahimo menilai perubahan skema perizinan dari HTI menjadi MUK berpotensi memperbesar persoalan penguasaan lahan dan konflik tenurial dengan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konsesi.

Temuan JPIK menunjukkan kawasan lindung dalam konsesi PT GNJ menyusut dari 7.652 hektare menjadi 3.713,68 hektare berdasarkan dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH).

Sementara itu, dokumen RKUPH PT GCL periode 2023-2032 memuat rencana pengembangan kawasan perdagangan karbon di dalam konsesi.

JPIK Gorontalo juga menyoroti perubahan skema perizinan dan komoditas perusahaan dari HTI menjadi perkebunan energi melalui MUK yang dinilai tidak disertai persetujuan masyarakat berdasarkan informasi yang diberikan sejak awal tanpa paksaan atau Free, Prior and Informed Consent (FPIC).

“JPIK Gorontalo menemukan bahwa perubahan skema perizinan dan komoditas perusahaan, dari HTI menjadi perkebunan energi melalui skema MUK, dijalankan tanpa persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan dari desa-desa yang berada di dalam konsesi,” kata Zulfianto.

Penolakan ekspansi di Pohuwato

Persoalan ekspansi industri kehutanan juga muncul di Kabupaten Pohuwato. Rencana kehadiran PT Lumintu Ageng Lestari Joyo yang bergerak di sektor hutan tanaman energi (HTE) melalui skema PBPH mendapat penolakan dari pemerintah daerah dan DPRD setempat.

Proses pengambilan kayu alam hutan Popayato, Pohuwato yang menjadi di wilayah konsesi BTL untuk dijadikan wood pellet. Foto: Infis (Arfandi Ibrahim/Liputan6.com)
Proses pengambilan kayu alam hutan Popayato, Pohuwato yang menjadi di wilayah konsesi BTL untuk dijadikan wood pellet. (Foto: Infis)/Hibata.id

Dalam Rapat Paripurna ke-33 DPRD Pohuwato pada 30 Juni 2026, seluruh fraksi menyatakan menolak kehadiran perusahaan tersebut.

Perusahaan itu mengusulkan Kecamatan Popayato Barat, Popayato, dan Popayato Timur sebagai wilayah operasi dengan luas konsesi yang disebut mencapai sedikitnya 38.000 hektare.

Juru Bicara #KoalisiSaveGorontalo Renal Husa mengatakan tiga kecamatan tersebut bukan wilayah baru bagi industri ekstraktif. Menurut dia, izin usaha biomassa kayu telah lebih dahulu berada di Popayato Barat, Popayato, Popayato Timur, dan Lemito.

Baca Juga:  Harta Kekayaan Nadiem Makarim Turun Tajam Usai Jadi Tersangka

Berdasarkan analisis citra satelit yang dilakukan koalisi, sekitar 1.105 hektare hutan alam di Pohuwato mengalami deforestasi sepanjang 2021-2023.

Renal mengapresiasi penolakan lintas fraksi di DPRD Pohuwato, tetapi mengingatkan agar sikap tersebut tidak berhenti sebagai pernyataan politik.

“Penolakan lintas fraksi di DPRD patut diapresiasi, tetapi tidak boleh berhenti hanya sebagai pernyataan sikap. Sikap itu harus ditindaklanjuti kepada pemerintah pusat sebagai pemberi izin,” ujarnya.

Koalisi menilai aktivitas perusahaan kehutanan sejauh ini belum memberikan manfaat yang sebanding bagi masyarakat di sekitar konsesi maupun pemerintah daerah. Mereka justru menyoroti kerusakan hutan dan meningkatnya risiko bencana ekologis.

Banjir bandang dan kerusakan infrastruktur

Salah satu peristiwa yang menjadi perhatian koalisi ialah banjir bandang yang melanda Desa Tuweya dan Desa Bohusami, Kecamatan Wanggarasi, Pohuwato, pada malam 20 Juni 2025.

Bencana tersebut menyebabkan dua warga Desa Tuweya meninggal dunia dan merendam ratusan rumah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pohuwato mencatat sekitar 1.235 jiwa di kedua desa terdampak, sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat total 8.995 orang terdampak banjir di Pohuwato pada peristiwa tersebut.

Banjir juga merusak ribuan hektare lahan pertanian dan menyebabkan satu jembatan penghubung jalan Trans-Sulawesi di Kecamatan Lemito rusak total.

Koalisi menilai rangkaian bencana tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah dalam mengevaluasi aktivitas perusahaan kehutanan, terutama di wilayah yang memiliki kerentanan ekologis.

Pelet kayu menjadi andalan ekspor

Di tengah persoalan lingkungan dan sosial yang disoroti koalisi, pelet kayu justru menjadi salah satu komoditas utama ekspor Gorontalo.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo melalui Berita Resmi Statistik Nomor 64/10/75 tentang Perkembangan Ekspor dan Impor yang diterbitkan pada 1 Oktober 2026 mencatat ekspor sektor kayu dan barang dari kayu mencapai 33,34 juta dolar AS atau 57,02 persen dari total ekspor Gorontalo selama Januari-Agustus 2026 yang sebesar 58,46 juta dolar AS.

Volume ekspor komoditas tersebut mencapai 240.816 ton dan seluruhnya dikirim ke Jepang serta Korea Selatan.

Pada Agustus 2026, nilai ekspor ke kedua negara itu mencapai 6,17 juta dolar AS atau sekitar 58 persen dari total ekspor pada bulan tersebut. Secara keseluruhan, ekspor Gorontalo ke Jepang dan Korea Selatan mencapai 10,64 juta dolar AS.

Koalisi menilai besarnya kontribusi pelet kayu terhadap ekspor daerah menunjukkan ketergantungan Gorontalo pada satu komoditas berbasis hasil hutan.

Mereka juga menyoroti pernyataan Bea Cukai pada 2024 yang menyebut PT Biomassa Jaya Abadi (BJA) menyumbang lebih dari 55 persen devisa ekspor Gorontalo. Pada 27 Agustus 2024, perusahaan tersebut menerima penghargaan dari Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara atas kontribusinya.

Bagi koalisi, capaian ekspor tersebut perlu dilihat bersama dampak ekologis dan sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan.

“Padahal pencapaian yang diraih oleh PT BJA tersebut didapat dengan membabat hutan alam di Pohuwato,” kata Renal.

Baca Juga:  Rendang Usus Sapi Khas Gorontalo, Kuliner Idul Adha Sarat Nilai Budaya

Koalisi menilai pemerintah terlalu menitikberatkan keberhasilan pada nilai ekonomi dan devisa, sementara dampak kerusakan lingkungan serta beban sosial yang ditanggung masyarakat belum mendapat perhatian seimbang.

Dokumen lingkungan dipertanyakan

Persoalan lain yang disoroti ialah keterbukaan dokumen lingkungan perusahaan.

DLHK Provinsi Gorontalo dalam pemberitaan Dulohupa.id pada 19 Januari 2024 menyatakan dokumen perizinan perusahaan produsen pelet kayu di Pohuwato, yakni PT BJA, serta perusahaan pemasok bahan bakunya PT IGL dan PT BTL, telah lengkap.

Untuk memastikan informasi tersebut, Japesda mengirimkan permintaan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ketiga perusahaan melalui surat Nomor 48/SP/JAPESDA/VIII/2026 pada 17 Agustus 2026.

Namun, saat permintaan dokumen dan proses pengambilan dilakukan, DLHK Provinsi Gorontalo menyatakan tidak memiliki dokumen yang dimaksud.

Dinas tersebut menjelaskan dokumen perusahaan berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) berada di tingkat kementerian.

Pada 1 September 2026, Japesda menerima empat dokumen AMDAL, termasuk dokumen PT IGL dan PT BTL yang masih mencantumkan status perkebunan sawit, bukan hutan tanaman energi.

Direktur Japesda Christopel Paino menilai jawaban DLHK tersebut tidak sejalan dengan pernyataan dinas pada 2024 yang menyebut dokumen perusahaan telah lengkap.

“Kalau DLHK bisa menyatakan dokumennya lengkap, artinya mereka pernah memeriksanya. Lalu mengapa sekarang dokumen itu tidak bisa diakses di daerah?” ujarnya.

Christopel menilai kondisi tersebut menunjukkan persoalan keterbukaan informasi publik dalam proses perizinan yang berdampak langsung terhadap ruang hidup masyarakat.

Ia mengingatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik, termasuk informasi terkait dokumen lingkungan.

Japesda juga mengirimkan permintaan dokumen perizinan PT BJA kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Gorontalo.

Namun, dinas tersebut menyatakan tidak memiliki dokumen yang dimaksud karena perizinan perusahaan berstatus PMA berada di bawah kewenangan kementerian.

Masyarakat disebut tidak dilibatkan

Direktur WALHI Gorontalo Defri Sofyan turut mempertanyakan penerapan prinsip FPIC dalam perubahan komoditas perusahaan dari perkebunan sawit menjadi tanaman energi.

Riset WALHI Gorontalo pada 2025 di Desa Lomuli dan Desa Butungale menemukan seluruh responden mengaku tidak pernah dilibatkan dalam sosialisasi perusahaan terkait rencana hutan tanaman energi.

Menurut Defri, sosialisasi yang pernah dilakukan perusahaan hanya berkaitan dengan rencana perkebunan sawit sebelum izin dan komoditas perusahaan beralih ke tanaman energi.

“Perubahan komoditas dari sawit ke tanaman energi adalah perubahan besar yang menentukan nasib hutan dan warga. Tanpa persetujuan baru dari masyarakat, izin itu cacat secara sosial. Pemerintah harus meninjau ulang izin tersebut,” katanya.

Pendapatan kehutanan lebih banyak mengalir ke pusat

Koalisi juga menyoroti tata kelola penerimaan negara dari sektor kehutanan. Mereka menilai keputusan pemanfaatan dan pelepasan kawasan hutan lebih banyak ditentukan pemerintah pusat, sementara dampak aktivitas perusahaan dirasakan langsung oleh masyarakat dan pemerintah daerah.

Penerimaan negara dari sektor kehutanan, seperti Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), disetor ke kas negara. Pemerintah daerah memperoleh sebagian penerimaan melalui Dana Bagi Hasil (DBH).

Baca Juga:  Gokil! Liburan Akhir Tahun Jadi Super Ngebut Bareng Bundling Eksklusif IM3

Catatan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menunjukkan Pemerintah Provinsi Gorontalo menerima DBH kehutanan sekitar Rp8,7 miliar pada 2025, terdiri atas PSDH Rp562,5 juta dan DR Rp8,11 miliar.

Namun, angka tersebut merupakan total penerimaan dari seluruh pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan di Gorontalo, bukan hanya dari perusahaan pelet kayu.

Koalisi juga mengingatkan dana DR memiliki penggunaan khusus yang tidak bebas dialokasikan untuk seluruh kebutuhan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2026, DBH Dana Reboisasi dan sisa DBH DR diarahkan untuk kegiatan kehutanan, seperti rehabilitasi dan reboisasi hutan serta lahan, pengendalian kebakaran, dan perlindungan hutan.

Sebagai gambaran besarnya penerimaan negara dari kegiatan kehutanan, Direktur PT BJA Zunaidi pada Agustus 2025 mengklaim PT BTL telah membayar PSDH sebesar Rp22,26 miliar, DR sebesar Rp20,65 miliar, serta 2,88 juta dolar AS.

Sementara itu, koalisi menilai masyarakat di sekitar konsesi masih menanggung dampak aktivitas perusahaan, termasuk risiko bencana ekologis.

BJA Group sebelumnya mengklaim mempekerjakan hampir 1.500 orang, dengan 83 persen di antaranya merupakan warga lokal.

Namun, berdasarkan temuan koalisi, sebagian besar pekerja lokal berada pada posisi buruh kasar, sedangkan sejumlah posisi strategis diisi tenaga kerja dari luar wilayah konsesi, termasuk dari luar Gorontalo.

Koalisi meminta pemerintah membuka data ketenagakerjaan secara transparan agar klaim penyerapan tenaga kerja dapat diperiksa secara objektif.

Tongkang pelet kayu disorot nelayan

Selain persoalan hutan, koalisi juga menyoroti aktivitas pengangkutan pelet kayu menggunakan kapal tunda dan tongkang di perairan Pohuwato.

Pada 21 Agustus 2026, sebuah kapal tunda yang menarik tongkang bermuatan pelet kayu terpantau melintas di perairan depan Desa Torosiaje Laut, Kecamatan Popayato.

Koalisi menyebut kawasan tersebut merupakan wilayah tangkap nelayan tradisional, bukan alur pelayaran bagi kapal angkutan barang berukuran besar.

Mereka menilai aktivitas kapal tersebut berpotensi membahayakan nelayan, terutama yang menggunakan perahu kecil dan memasang alat tangkap di perairan tersebut. Risiko yang disoroti antara lain tabrakan, gangguan akibat arus baling-baling kapal, hingga kerusakan atau hilangnya alat tangkap.

Koalisi juga menduga pelayaran tersebut melanggar ketentuan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Gorontalo.

Selain mengancam keselamatan nelayan, lintasan kapal tunda dan tongkang di perairan dangkal dinilai berpotensi merusak terumbu karang dan ekosistem laut, terutama apabila kapal kandas, tali tarik menyapu dasar laut, atau terjadi tumpahan muatan maupun bahan bakar.

Atas berbagai persoalan tersebut, #KoalisiSaveGorontalo mendesak Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo menyelidiki dugaan pelanggaran pelayaran tersebut.

Koalisi meminta pemerintah menjatuhkan sanksi kepada pemilik atau operator kapal serta perusahaan pengguna jasa angkutan apabila pelanggaran terbukti.

Mereka juga meminta pemerintah menetapkan dan mengawasi jalur pelayaran yang tidak bersinggungan dengan ruang hidup nelayan tradisional untuk mencegah kejadian serupa.

Koalisi menilai pengembangan industri pelet kayu di Gorontalo perlu mempertimbangkan keseimbangan antara nilai ekspor, penerimaan negara, perlindungan hutan, hak masyarakat, dan keberlanjutan kehidupan nelayan.