Hibata.id, Jakarta – DPR RI akhirnya mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
RUU ini dirancang untuk memperkuat upaya negara merampas hasil kejahatan dan mengembalikannya kepada negara maupun korban.
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, mengatakan regulasi tersebut menjawab kebutuhan instrumen hukum yang lebih efektif dalam memulihkan aset hasil tindak pidana.
Menurut dia, penegakan hukum tidak cukup hanya menghukum pelaku.
Negara juga harus memastikan kekayaan yang diperoleh melalui kejahatan dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada pihak yang berhak.
Pembahasan RUU tersebut telah melalui lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat.
Komisi III juga melakukan kunjungan kerja ke 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi publik.
Dari proses pembahasan itu, DPR menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Jumlah pasal dalam rancangan juga bertambah dari 67 menjadi 74 pasal.
Habiburokhman menjelaskan, RUU Perampasan Aset memuat empat pilar utama, yakni perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum, mekanisme perampasan aset, tata kelola yang transparan, serta pengembalian aset kepada negara dan korban.
Salah satu poin penting dalam rancangan tersebut ialah mekanisme non-conviction based (NCB), yaitu perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pemiliknya. Mekanisme ini tetap melalui prosedur hukum dan pemeriksaan di persidangan.
Tahapannya meliputi penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan persidangan, putusan, hingga pelaksanaan putusan.
Selain perkara korupsi, RUU ini memperluas cakupan perampasan aset terhadap sejumlah tindak pidana lain, termasuk narkotika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
Untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, rancangan tersebut mengatur pengawasan independen, pembuktian yang diuji secara terbuka di pengadilan, serta sistem informasi pengelolaan aset yang menyediakan jejak audit permanen.
Habiburokhman menegaskan, kewenangan merampas aset tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik maupun tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.
“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” katanya.
Ia berharap regulasi tersebut dapat memperkuat pemulihan keuangan negara sekaligus memberikan keadilan bagi korban tindak pidana. Hak pihak ketiga yang beritikad baik juga tetap mendapat perlindungan.
Dalam laporannya, Habiburokhman turut mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan RUU, termasuk pemerintah, pimpinan DPR, anggota Komisi III, akademisi, organisasi masyarakat, dan media.
Ia secara khusus menyampaikan penghargaan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mengawal pembahasan regulasi tersebut.
Melalui RUU Perampasan Aset, DPR mendorong penegakan hukum yang tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan hasil kejahatan dapat dipulihkan untuk kepentingan negara dan masyarakat.












