Hibata.id, Boalemo – Bupati Boalemo Rum Pagau menegaskan tidak akan mentoleransi praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.
Ia memastikan penempatan pejabat harus berdasarkan kompetensi, rekam jejak, dan kinerja, bukan kedekatan dengan kepala daerah ataupun pemberian uang.
Penegasan itu disampaikan Rum saat melantik sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, dan Pejabat Fungsional di Pendopo Kantor Bupati Boalemo, Senin (26/10/2026).
Dalam arahannya, Rum menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan penilaian terhadap kompetensi dan kinerja aparatur selama hampir satu tahun sebelum menetapkan penempatan jabatan.
Menurut dia, setiap pejabat harus memperoleh kepercayaan berdasarkan kemampuan dan hasil kerjanya.
“Jabatan ini tidak diperjualbelikan. Jabatan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang punya kompetensi dan punya kinerja yang baik,” tegas Rum.
Ia juga mengingatkan para pejabat agar tidak menganggap pelantikan sebagai hasil pemberian uang atau setoran kepada pihak tertentu.
Rum menegaskan bahwa praktik semacam itu tidak dapat dibenarkan dalam pemerintahan yang dipimpinnya bersama Wakil Bupati Lahmudin Hambali.
“Kalau dulu Anda bisa menyetor Rp20 juta sampai Rp25 juta untuk mendapatkan jabatan, itu haram di pemerintahan saya dengan Pak Lahmudin. Kalau ada di antara Bapak dan Ibu yang dilantik seolah-olah karena Wakil Bupati dan Anda memberikan uang, mohon maaf, saya kembalikan Anda ke posisi semula,” ujarnya.
Pejabat Bekerja Profesional
Selain menegaskan integritas dalam penempatan jabatan, Rum meminta para pejabat yang baru dilantik menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan berorientasi pada hasil kerja.
Ia menjelaskan bahwa mutasi dan penempatan pejabat tidak semata-mata berkaitan dengan penilaian kinerja atau perpindahan antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Kebijakan tersebut juga bertujuan memberikan pengalaman baru agar aparatur mampu mengembangkan kemampuan dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Karena itu, Rum meminta setiap pejabat memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing serta tidak mencampuri urusan di luar kewenangannya.
“Laksanakan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan bekerja sesuai dengan tupoksi, jangan mengurus orang lain,” katanya.
Rum secara khusus mengingatkan para pimpinan OPD agar tidak terjebak dalam rutinitas administrasi.
Ia meminta mereka aktif mengidentifikasi persoalan yang dihadapi daerah, mengkaji penyebabnya, dan mengambil langkah penyelesaian sesuai kewenangan masing-masing.
Menurut dia, pejabat harus mampu menunjukkan hasil kerja yang nyata, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Ia berharap seluruh pejabat bekerja secara profesional dan maksimal agar target pembangunan daerah dapat tercapai serta kebutuhan masyarakat Boalemo mendapat perhatian yang lebih baik.
Indeks Reformasi Birokrasi
Dalam kesempatan yang sama, Rum mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya dari Pemerintah Provinsi Gorontalo, indeks reformasi birokrasi Kabupaten Boalemo berada pada posisi terendah di tingkat provinsi.
Ia meminta jajaran pemerintah daerah menjadikan informasi tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, terutama kinerja para pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat eselon II.
“Saya dapat informasi dari Pemerintah Provinsi bahwa indeks reformasi birokrasi Kabupaten Boalemo terendah di Provinsi Gorontalo. Ini menandakan bahwa kinerja Anda kurang bagus, terutama pejabat eselon II,” tutur Rum.
Pernyataan tersebut mempertegas tuntutan Bupati terhadap jajarannya agar segera meningkatkan kualitas kinerja dan profesionalisme dalam menjalankan tanggung jawab pemerintahan.
Rum berharap pelantikan tersebut tidak berhenti pada pergantian posisi atau penyegaran organisasi. Ia menginginkan para pejabat membuktikan kemampuan melalui kerja nyata, penyelesaian persoalan daerah, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dengan penempatan pejabat yang mengedepankan kompetensi dan kinerja, Pemerintah Kabupaten Boalemo diharapkan mampu memperkuat reformasi birokrasi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
