Hibata.id, Gorontalo – Wakil Bupati Boalemo, Lahmudin Hambali, membuka Forum Group Discussion (FGD) Pengelolaan Aset Lahan Pertanian Berkelanjutan melalui Sistem Usaha Tani Konservasi dan Agroforestry di Desa Balate Jaya, Kecamatan Paguyaman, Rabu (15/7/2026).
Forum yang digelar Badan Pertanahan tersebut menjadi wadah untuk memperkuat strategi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan sekaligus mendorong penerapan sistem pertanian yang mampu menjaga produktivitas lahan dan kelestarian lingkungan.
Kegiatan itu dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, perwakilan Badan Pertanahan, Sekretaris Kecamatan Paguyaman, Kepala Desa Balate Jaya, serta para petani di wilayah setempat.
Dalam sambutannya, Lahmudin Hambali menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menjaga aset lahan pertanian dari ancaman alih fungsi yang tidak terkendali.
Menurut dia, perlindungan lahan menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga ketersediaan lahan produktif di Kabupaten Boalemo.
“Aset lahan pertanian berkelanjutan harus kita lindungi dari alih fungsi lahan yang tidak terkendali guna menjamin kedaulatan pangan daerah,” katanya.
Ia menjelaskan, penerapan sistem usaha tani konservasi dan agroforestry menjadi salah satu pendekatan yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi masyarakat dengan upaya pelestarian lingkungan.
Menurutnya, sistem tersebut tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga membantu menjaga kesuburan tanah, mengurangi potensi erosi, serta mempertahankan kualitas ekosistem di kawasan pertanian.
Wakil Bupati juga mengingatkan pentingnya pengelolaan lahan, terutama di kawasan dataran tinggi, agar tetap mengedepankan prinsip-prinsip konservasi.
Ia mengatakan, pengelolaan lahan tanpa memperhatikan aspek lingkungan dapat meningkatkan risiko degradasi tanah hingga memicu bencana hidrometeorologi seperti erosi dan banjir.
“Banyak masyarakat yang mengelola lahan di dataran tinggi tidak menyadari bahwa aktivitas tersebut dapat memicu erosi dan banjir. Ketika bencana terjadi, pemerintah yang disalahkan, padahal penyebabnya adalah pengelolaan lahan yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Melalui FGD tersebut, Lahmudin berharap seluruh peserta dapat memberikan masukan, gagasan, serta rekomendasi yang aplikatif sebagai dasar penyusunan kebijakan pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Boalemo.
Ia menilai kolaborasi antara pemerintah, instansi teknis, akademisi, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem pertanian yang produktif, berkelanjutan, serta mampu menjaga keseimbangan lingkungan.
“Mari manfaatkan forum ini untuk menyampaikan ide dan masukan sehingga strategi yang disusun benar-benar dapat diterapkan secara efektif demi keberlanjutan sektor pertanian dan kelestarian lingkungan di Kabupaten Boalemo,” katanya.
