Hibata.id, Bolmut – Keterlambatan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) kembali jadi cerita lama yang diputar ulang.
Hingga ujung April 2026, TPP bulan Maret masih belum juga mendarat di rekening.
Di tengah rutinitas ASN yang tetap “on time” melayani masyarakat, hak tambahan mereka justru terlihat santai—datang belakangan, atau belum datang sama sekali.
Sejumlah warga mulai angkat suara. Bukan karena mereka ASN, tapi karena merasa ini sudah seperti kebiasaan yang dianggap biasa.
“Merasa prihatin, sehingga itu kami berharap ada kejelasan dari pemerintah daerah. Ini sudah akhir bulan, tapi TPP bulan Maret belum juga cair,” ujar salah satu warga, Selasa (28/4/2026).
Nada keprihatinan itu terdengar sederhana, tapi pesannya cukup dalam: ada yang bekerja tepat waktu, ada yang membayar tidak.
Warga tersebut juga menegaskan, ini bukan soal ikut campur, melainkan bentuk empati.
“Ini sebagai bentuk keprihatinan kami. Mereka sudah bekerja melayani masyarakat, tapi hak mereka sering molor dibayar,” katanya.
Di titik ini, publik mulai bertanya—ini soal teknis, atau memang sudah jadi tradisi tahunan? Sebab jika keterlambatan terus berulang, maka yang hilang bukan hanya uang di tanggal muda, tapi juga rasa percaya.
TPP bukan sekadar angka tambahan. Ia sering jadi “penyelamat” di tengah kebutuhan rumah tangga yang tidak pernah ikut jadwal molor. Ketika TPP terlambat, yang ikut tertunda bukan hanya saldo, tapi juga rencana hidup.
Kondisi ini pun membuka ruang tanya lebih lebar: bagaimana sebenarnya pengelolaan keuangan daerah berjalan? Apakah keterlambatan ini sudah masuk kategori “biasa”, atau justru belum dianggap masalah?
Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin semangat kerja ikut terdampak. Karena pada akhirnya, loyalitas juga butuh kepastian—bukan sekadar janji.
Warga kini menunggu satu hal sederhana: kejelasan. Bukan sekadar kapan cair, tapi juga kepastian bahwa cerita lama ini tidak terus diproduksi setiap bulan.
