Hibata.id, Bone Bolango – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bone Bolango Iwan Mustapa meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperbaiki tata kelola dan mempercepat pemenuhan evidence Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) 2026.
Iwan mengatakan langkah tersebut perlu dilakukan untuk memperbaiki capaian MCSP Bone Bolango yang mengalami tren penurunan dalam tiga tahun terakhir.
“Kalau nilai mulai menurun dalam tiga tahun terakhir, ini harus menjadi warning buat kita semua. Ini biasanya kalau turun nilai begitu, jadi warning KPK,” kata Iwan saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemenuhan Evidence MCSP dan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2026 di Naffil Cafe dan Resto, Senin (7/9/2026).
Ia meminta setiap OPD tidak sekadar mengejar kelengkapan dokumen dalam memenuhi evidence MCSP. Menurutnya, setiap bukti yang disampaikan harus menggambarkan pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan serta didokumentasikan secara tertib.
“Sebenarnya kita ini banyak berbuat, tapi salah satu kelemahan kita tidak mendokumentasikan apa yang sudah kita laksanakan,” ujarnya.
Iwan menegaskan OPD sebagai pemilik proses bertanggung jawab terhadap pemenuhan evidence pada masing-masing area. Ruang lingkupnya antara lain perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pendapatan, hingga sumber daya manusia.
Sementara itu, Inspektorat memiliki peran dalam mengonsolidasikan dan mengoordinasikan proses pemenuhan evidence tersebut.
Iwan juga mendorong monitoring dilakukan secara rutin setiap bulan agar pekerjaan tidak menumpuk menjelang evaluasi. Setiap OPD diminta menyiapkan personel atau tim kecil yang bertugas memastikan evidence tersedia dan diunggah secara berkala.
“Tidak mesti harus nanti diingatkan, tapi ini sudah menjadi tugas rutin yang harus kita lakukan terus-menerus,” katanya.
Menurut Iwan, capaian MCSP Bone Bolango yang sebelumnya berada pada kisaran 70-an kini turun ke kisaran 50-an. Ia meminta seluruh OPD menghentikan tren penurunan tersebut dan mendorong capaian 2026 kembali berada di atas rata-rata nasional.
“Jangan sampai mau turun jadi 40-an lagi,” katanya.
Ia menambahkan pembenahan MCSP dan tindak lanjut SPI tidak hanya berorientasi pada angka penilaian, tetapi menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan serta memperkuat pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Tugas dan tanggung jawab kita semua untuk terus memperbaiki tata kelola penyelenggaraan pemerintahan,” kata Iwan.
