Hibata.id, Bone Bolango – Rencana Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menganggarkan pembelian lahan di kawasan Kurenai belum final.
DPRD meminta pemerintah daerah memastikan dasar hukum dan mekanisme lelang sebelum anggaran tersebut direalisasikan.
Ketua DPRD Bone Bolango Faisal Yunus mengatakan rencana itu masih dikaji setelah muncul dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).
Badan Anggaran DPRD meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memastikan prosedur pengadaan lahan sesuai ketentuan.
“Karena kita ini daerah yang mengikuti lelang. Ini baru pertama yang terjadi di sini, sementara kita ikut lelangnya karena terkait HGB (Hak Guna Bangunan) yang ada di Kurenai,” kata Faisal usai rapat paripurna DPRD Bone Bolango, Rabu (9/9/2026).
Menurut Faisal, DPRD telah menyampaikan persoalan tersebut kepada TAPD melalui Sekretaris Daerah Bone Bolango.
Dewan juga mendorong pemerintah daerah berkonsultasi dengan instansi berwenang untuk mendapatkan kepastian mengenai mekanisme yang dapat ditempuh.
“Insya Allah satu-dua hari ini kita mencarikan solusi dan melalui konsultasi tersebut, kalau bisa ke Kementerian ATR/BPN,” ujarnya.
Konsultasi tersebut dinilai penting agar rencana pengadaan lahan memiliki dasar dan prosedur yang jelas sebelum dimasukkan lebih lanjut dalam struktur anggaran daerah.
