Hibata.id – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai fondasi tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel pada 2026.
Dorongan tersebut disampaikan dalam agenda Penyampaian Hasil Pengawasan Tahun 2025 dan Rencana Pembinaan serta Pengawasan Tahun 2026 di Ruang Dulohupa, Kantor Bupati Gorontalo, Kamis.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Mohamad Riyanto menegaskan penguatan SPIP menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran daerah.
Ia menjelaskan, SPIP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting untuk membangun budaya kerja yang efektif, efisien, dan patuh terhadap regulasi.
“Pengelolaan risiko harus dirancang secara sistematis agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak tahap perencanaan,” ujar Riyanto.
Menurut dia, manajemen risiko yang terstruktur mampu menjaga kualitas belanja daerah sekaligus memastikan setiap program berjalan sesuai target kinerja dan sasaran pembangunan.
Dalam forum tersebut, BPKP juga menekankan pentingnya pencegahan fraud melalui penguatan pengawasan internal, peningkatan kapasitas aparatur, serta integrasi sistem perencanaan dan penganggaran.
Sementara itu, Bupati Gorontalo Sofyan Puhi menyatakan pemerintah daerah akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan sebagai dasar pembenahan perencanaan dan penganggaran.
Ia memastikan setiap penggunaan anggaran daerah harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Hasil evaluasi ini menjadi pijakan bagi kami untuk memperbaiki perencanaan ke depan. Kami ingin setiap rupiah dana daerah digunakan tepat sasaran dan akuntabel,” kata Sofyan.
Ia juga menekankan ketelitian dalam proses birokrasi menjadi kunci untuk meminimalkan risiko penyimpangan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Agenda tersebut dihadiri Wakil Bupati Gorontalo, Sekretaris Daerah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, serta tim teknis BPKP Provinsi Gorontalo.
Melalui penguatan SPIP dan manajemen risiko, Pemkab Gorontalo menargetkan peningkatan indeks tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan berintegritas pada 2026, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan prioritas daerah.
