Hibata.id – Pemerintah Kabupaten Gorontalo terus memperkuat pendidikan nonformal sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pada 2026, program tersebut mendapat dukungan anggaran sebesar Rp1,7 miliar dari pemerintah pusat untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan keterampilan masyarakat.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan, pendidikan kecakapan hidup, serta pemberdayaan perempuan.
Program pembelajaran tahun 2026 secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Gorontalo, Tonny S. Junus, di Ballroom Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, Jumat (24/7/2026).
Tonny menegaskan pembangunan sumber daya manusia tidak hanya bertumpu pada pendidikan formal. Menurutnya, penguatan literasi, keterampilan, dan pemberdayaan masyarakat menjadi bagian penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan berdaya saing.
“Kepada para tutor, pamong belajar, dan fasilitator, dampingilah warga belajar dengan ketulusan dan kesabaran. Kepada seluruh peserta, jangan pernah berhenti belajar karena usia bukanlah penghalang untuk terus meningkatkan kualitas diri,” ujar Tonny.
Ia mengatakan pendidikan nonformal membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk terus belajar, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan mengakses pendidikan formal.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, Abdul Waris, mengungkapkan jumlah warga belajar dalam program pendidikan nonformal terus meningkat dalam tiga tahun terakhir.
Pada 2024, jumlah peserta tercatat 291 orang. Angka tersebut melonjak menjadi 741 orang pada 2025 dan kembali meningkat hingga mencapai 1.326 orang pada 2026.
Saat ini, Kabupaten Gorontalo memiliki 29 lembaga pendidikan nonformal yang terdiri atas enam Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), 22 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), satu PKBM di Lapas Perempuan Hutuo, serta 26 Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
Pemerintah Kabupaten Gorontalo berharap penguatan pendidikan nonformal mampu memperluas akses belajar bagi masyarakat sekaligus membekali warga dengan keterampilan yang mendukung kemandirian ekonomi dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia.
